Carut Marut di Balik Industri Film Porno Jepang

Carut Marut di Balik Industri Film Porno Jepang

Naviri.Org - Legalitas industri film porno di Jepang menjadikan film-film porno tumbuh subur di negara tersebut. Film porno Jepang, yang disebut Japan Adult Video (JAV) terus diproduksi dari waktu ke waktu, dan mengalir ke berbagai belahan dunia, menghasilkan pemasukan yang sangat besar bagi produsennya maupun bagi pemerintah Jepang.

Sebagai bisnis yang beromset miliaran dolar, film porno di Jepang pun terus digenjot agar terus bisa berproduksi, dan itu artinya harus ada orang-orang yang menjadi pemainnya. Karena, bagaimana pun, film porno melibatkan pemain, khususnya pria dan wanita, dan dalam film itu melibatkan ketelanjangan serta adegan seks. Dalam hal itu, kadang terjadi masalah.

Di Jepang, memang ada banyak wanita yang secara sukarela masuk industri pornografi, dan bersedia main film dewasa. Biasanya, wanita-wanita itu ditawari studio yang resmi, atau datang sendiri ke studio-studio yang terkenal. Untuk hal itu, bisa dibilang tidak ada masalah, karena layaknya kerja sama biasa antara studio (produsen film) dengan pemain film.

Namun, ada pula studio-studio yang kecil atau tidak terkenal, yang kesulitan mendapatkan pemain, khususnya wanita. Karena mereka butuh berproduksi, ada kalanya mereka pun melakukan tindakan penipuan yang berujung pemaksaan. Dari situ, carut marut industri film porno di Jepang pun dimulai.

Dalam upaya mencari pemain untuk film dewasa, studio-studio itu biasanya mencari wanita-wanita menarik. Wanita-wanita itu ditawari untuk melakukan pemotretan untuk dijadikan fotomodel majalah, atau semacamnya. Setelah si wanita tertarik, pihak studio menyodorkan surat kontrak yang harus ditandatangani. Yang jadi masalah, isi surat kontrak itu bukan berisi perjanjian terkait pemotretan, melainkan untuk pembuatan film dewasa.

Jika kemudian si wanita—yang telah tanda tangan pada surat kontrak itu—menolak untuk bermain film dewasa, pihak studio mengancam akan menuntutnya dengan nilai ganti rugi yang besar, sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian. Masalah semacam itu tentu juga karena si wanita tidak jeli dan cermat dalam membaca surat perjanjian yang akan ditandatanganinya, atau bisa pula karena surat perjanjian sengaja dibuat tidak jelas dan menjebak.

Pada Juni 2016 lalu, misalnya, industri film pornografi asal Jepang menyampaikan permohonan maaf secara resmi, atas kasus pemaksaan terhadap artis untuk melakukan adegan-adegan seks di film-film mereka.

Intelectual Property Promotion Assosiation (IPPA), mewakili industri film dewasa, menyatakan, “Kami akan mendorong produsen untuk mengambil tindakan, untuk segera memperbaki serta memulihkan kondisi seluruh industri sektor tersebut. Kami juga menyesal atas kasus ini, dan kami mohon maaf.”

Selain itu, kepada The Los Angeles Times, Shihoko Fujiwara, pendiri organisasi non-profit Lighthouse yang bergerak di bidang perdagangan manusia, mengatakan bahwa pada tahun 2015 dirinya telah menerima lebih dari 100 keluhan tentang paksaan dalam pembuatan film porno. Industri film dewasa, menurut Fujiwara, telah menggunakan taktik yang sama dalam perdagangan manusia. Keluhan tersebut, menurutnya, kurang lebih 10 persen berasal dari orang-orang muda.

“Para korban tersebut awalnya disuruh menandatangani kontrak fashion modelling. Ketika mereka muncul untuk pemotretan, mereka diberitahu bahwa itu syuting film porno. Banyak yang memohon untuk berhenti atau pulang, tetapi mereka diancam akan didenda jutaan yen atau hukuman penjara karena telah melanggar kontrak, dan akhirnya mereka menyerah,” kata Fujiwara kepada The Los Angeles Times.

Baca juga: Maria Ozawa, dari Film Porno ke Film Mainstream

Related

Insight 1054304486046571734

Recent

Hot In The Week

100 Artis Tercantik Indonesia Saat Ini

Naviri.Org - Ada banyak sekali artis wanita di Indonesia, khususnya artis musik, juga artis film dan sinetron. Selama bertahun-tahun, du...

item