Upaya Pemerintah Cina Mengatasi Polusi di Negaranya

Naviri.Org - Selama bertahun-tahun, Cina terus sibuk menggelembungkan kekuatan ekonominya, hingga akhirnya menjadi salah satu raksasa ekonomi di dunia saat ini. Aneka produk Cina, dari yang remeh temeh sampai yang penting, menginvasi berbagai negara, termasuk Indonesia. Tetapi, upaya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Cina rupanya menimbulkan dampak pada terjadinya krisis ekologi atau masalah lingkungan.

Akhir tahun 2000, seruan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan di Cina mulai merebak. Demonstrasi yang mulanya hanya berbasis di pedesaan menjalar hingga perkotaan. Isu lingkungan yang dibawa para demonstran membuat pemerintah Cina mulai khawatir. Pemerintah beranggapan demonstrasi dapat membawa ancaman legitimasi untuk Partai Komunis Cina.

Menurut Jane Nakano dan Hong Yang dari Pusat Studi dan Strategi Internasional, masalah lingkungan telah berubah menjadi isu utama. Sedangkan penyelesaiannya telah menjadi tantangan politik yang krusial untuk kepemimpinan pemerintah.

Sementara Chen Jiping, mantan anggota Komite Politik dan Legislatif Partai Komunis Cina mengatakan isu lingkungan adalah alasan utama terjadinya demontrasi yang dilakukan secara damai maupun berakhir kericuhan sepanjang 2013 di Guandong sampai Ningbo. Total, ada 712 demonstrasi lingkungan yang dilakukan sepanjang 2013.

Pemerintah Cina bukan tanpa tindakan. Pada Desember 2013, Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Cina mengeluarkan cetak biru yang berisikan rencana dan tujuan pengendalian lingkungan sampai 2020.

Lalu, sejak Januari 2014, pemerintah pusat telah mewajibkan sekitar 15.000 pabrik—termasuk perusahaan milik negara—untuk melaporkan kondisi emisi udara dan pengolahan limbah secara terbuka. Pemerintah juga berjanji untuk menyediakan anggaran masing-masing sebesar 275 dan 333 miliar dollar selama lima tahun untuk membersihkan pencemaran udara dan air.

Pada Mei 2014, pemerintah Cina memperkuat Undang-Undang Perlindungan Lingkungan untuk kali pertama dalam 25 tahun. Langkah tersebut, menurut pengamat, mencerminkan mulai adanya perubahan pemahaman di kalangan pemerintah tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian dalam sebuah pernyataan bersama mengenai perubahan iklim pada November 2014, Cina dan Amerika Serikat berkomitmen menekan penggunaan emisi karbon pada 2030. Mereka juga sepakat menyiapkan cadangan energi terbarukan. Investasi yang dikeluarkan Cina untuk mengurangi emisi karbon mencapai 90 miliar dollar.

Li Shuo dari Greenpeace East Asia menyatakan terlepas dari reformasi politik yang dilakukan untuk mewujudkan perubahan nyata dalam lingkungan, pemerintah Cina dinilai telah memberikan optimisme tentang masa depan ekologi.

Cina, yang dulu dikenal enggan mengambil sikap terhadap masalah lingkungan dan perubahan iklim, muncul sebagai pemimpin dalam perundingan Konferensi Iklim PBB pada 2015 lalu di Paris. Dalam konferensi tersebut, sebanyak 195 negara menandatangani kesepakatan yang berkaitan dengan pengendalian masalah iklim dan lingkungan.

Di lain sisi, Yanzhoung Huang dari Council on Foreign Relations menjelaskan meski pemerintah pusat telah memiliki tujuan dalam isu lingkungan, pemerintah daerah harus lebih dilibatkan. Mengingat kebijakan tentang lingkungan sulit dilakukan di tingkat daerah karena para pejabat sering memprioritaskan pencapaian target ekonomi. Keselarasan perlu diciptakan seraya mendorong adanya perubahan aktual terhadap kebijakan lingkungan dan pelaksanaan yang efektif.

Baca juga: Polusi dan Masalah Pencemaran Lingkungan di Cina