Pemerintahan Jokowi, di Antara Infrastruktur dan Nilai Rupiah yang Turun

Naviri Magazine - Bagaimana pun, rakyat tentu menginginkan kondisi negeri yang semakin baik, dengan ekonomi yang membaik, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Apalagi menjelang Pemilu seperti sekarang, rakyat biasanya mulai terpikir untuk memilih pemimpinnya, dengan harapan serupa. Bagaimana dengan pemerintahan Jokowi selama ini?

Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengakui pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan perhatian lebih bila dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Ia menilai, ada banyak proyek infrastruktur di era Jokowi yang sukses dikerjakan, seperti jalan, pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Tak terkecuali menyiapkan infrastruktur untuk perhelatan Asian Games yang sekarang sedang berlangsung.

Selain di bidang infrastruktur, Jokowi juga sukses menerapkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh Tanah Air. Namun demikian, kinerja Jokowi di bidang ekonomi secara keseluruhan boleh dibilang mengalami kemandekan.

"Indikasinya daya beli merosot dan pengangguran masih banyak," ujar Rizal Ramli dalam keterangan tertulis.

Selain itu, risiko ekonomi secara makro juga semakin tinggi akibat pengelolaan yang tidak hati-hati (prudent). Hal ini terlihat dari kinerja neraca dagang yang terus mengalami defisit.

Neraca perdagangan kuartal II/2018 tercatat defisit sebesar US$ 1,02 miliar. Sementara defisit transaksi berjalan/current account deficit (CAD) di kuartal I-2018 tercatat US$ 5,5 miliar.

Pada periode sama, neraca pembayaran/balance of payment (BOP) defisit US$ 3,9 miliar dan keseimbangan primer (primary balance) dalam proyeksi APBN 2018 defisit US$ 6,2 miliar. Rizal menyebut, kondisi inilah yang membuat rupiah terus merosot dan terjadi capital outflow.

Menurutnya, wajar bila dengan kegagalan di sektor makro tersebut, publik bertanya apakah Presiden Jokowi memiliki kemampuan untuk memulihkan keadaan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019-2024?

"Strategi itu yang harus dijelaskan secara terbuka di dalam program calon Presiden Jokowi pada 2019-2024," cetusnya.

Baca juga: Ini Perbandingan Jumlah Utang Pemerintahan SBY dan Jokowi