Sri Mulyani: Pokoknya Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik!

Naviri Magazine - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, apabila iuran tidak dinaikkan, maka kas BPJS Kesehatan bisa defisit hingga Rp 32 triliun. Pemerintah menanggung para Penerima Bantuan Iuran (PBI), termasuk tanggungan kesehatan para PNS.

"Apapun itu, kita namanya menyuntik BPJS Rp 10 triliun tahun 2018, dan di 2019 Rp 13 triliun. Sampai dengan akhir 2019 bahkan kalau bapak-bapak [DPR] meminta perpres [kenaikan iuran] ini dibatalkan, artinya menkeu yang sudah transfer Rp 13,5 triliun di 2019 lalu saya tarik kembali. Berarti BPJS dalam posisi bolong Rp 32 triliun. Kan itu yang harus kita lihatnya. Karena PBI, TNI, ASN, kami sudah naikkan dari 2019," kata Sri Mulyani.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat gabungan antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Menurutnya, jika iuran tidak dinaikkan, maka Sri Mulyani mengaku tidak akan dibayar juga iurannya.

Sri Mulyani juga bercerita, banyak rumah sakit (RS) yang kesulitan karena menanggung beban yang tidak sedikit. RS harus menanggung terlebih dahulu sebelum BPJS membayarkan dana hasil berobat para pasien tersebut.

"Kita boleh mengatakan kepada semua masyarakat bisa masuk ke RS, tapi nyatanya sistem BPJS kita tidak mampu memenuhi kewajibannya, yaitu dari sisi pembayaran. Dalam UU, kalau ada tagihan maksimal 15 hari, BPJS harusnya membayar," katanya.

"Yang terjadi bahkan banyak kewajiban sampai lebih dari satu tahun tidak dibayarkan. Sehingga kita juga melihat bahwa RS sudah banyak yang mengalami situasi sangat sulit. Itu fakta yang harus kita lihat. Oleh karena itu pemerintah melihat dari semua segi.

“Sebagai pemerintah, negara hadir, kami tetap diminta untuk melakukan support. Maka dilakukanlah yang namanya injeksi atau yang tadi dikatakan hibah," papar Sri Mulyani.