Fadli Zon: Pelatihan di Kartu Prakerja Tak Bermanfaat, Sebaiknya Alihkan ke BLT
https://www.naviri.org/2020/05/fadli-zon-pelatihan-di-kartu-prakerja.html
Naviri Magazine - Kritik terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja terus dilontarkan dari berbagai kalangan. Melalui program Kartu Prakerja, pemerintah dinilai hanya memberi keuntungan ke sejumlah perusahaan aplikasi digital.
Waketum Gerindra, Fadli Zon, menilai program Kartu Prakerja telah cacat sejak awal. Sebab, pelaksanaan proyek ini tidak dilakukan dengan prinsip good governance.
Apalagi, lanjut Fadli, nilai proyeknya fantastis, mencapai Rp 5,6 triliun untuk platform penyedia pelatihan. Nilainya hanya terpaut sedikit di bawah nilai skandal Bank Century.
"Ada yang mengatakan bahwa program ini bukan pelatihan digital, tapi perampokan digital. Intinya, pelaksanaan program ini cacat dan meleset dari tujuan," kata Fadli, Senin (4/5).
Jika dirumuskan, lanjut Fadli, setidaknya ada 4 alasan kenapa program ini harus dianggap bermasalah. Pertama, program ini tak relevan mengatasi dampak COVID-19. Program Kartu Prakerja tidak menjawab krisis yang tengah dihadapi.
Target peserta program ini, misalnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK), jelas lebih membutuhkan bantuan berupa ‘cash transfer’ atau bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan online.
"Lagi pula, mau usaha apa, atau kerja di mana, wong hampir semua perusahaan, termasuk sektor informal, saat ini semuanya tutup? BLT lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup di tengah COVID-19," ujar Fadli
Kedua, menurut Fadli, skema programnya tidak masuk akal. Misalnya, anggaran negara masuk ke kantong perusahaan yang menjadi platform digital. Hal ini merupakan sebuah inefisiensi pemerintah dalam membantu warga terdampak wabah corona.
"Jangan lupa, anggaran Rp 5,6 triliun yang masuk ke kantong platform digital itu mencapai 28 persen keseluruhan anggaran Kartu Prakerja. Sekarang bayangkan, kalau hampir 30 persen anggaran bantuan bagi korban PHK, atau mereka yang kehilangan penghasilan, ternyata habis untuk hal-hal lain. Dari sisi penganggaran, ini jelas inefisiensi. Dari sisi administrasi, ini jelas maladministrasi," tegas Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen ini.
Kemudian alasan ketiga, kata Fadli, adalah masalah validasi data yang lemah. Dia mengatakan, penerima bantuan Kartu Prakerja tak memiliki kejelasan kriteria. Semua orang bisa mendaftar dan bisa mengaku berhak menerima bantuan.
"Seleksi juga bersifat random saja, tidak melibatkan verifikasi data atau sejenisnya. Menurut saya, penggunaan anggaran negara seharusnya tidak boleh gegabah seperti itu. Potensi penyelewengan jadi besar sekali," tutur anggota Komisi I DPR ini.
Keempat, tambah Fadli, terkait dengan mitra kerja yang tidak kompeten. Dia mengatakan, delapan perusahaan yang jadi mitra Kartu Prakerja ini, sebagai marketplace, mungkin kompeten. Tapi tidak dalam hal memberi materi pelatihan.
"Misalnya, apa kompetensi Ruangguru sehingga bisa memberi pelatihan serta sertifikasi keahlian jurnalistik pada orang lain? Bagaimana bisa peserta ditawari pelatihan mancing oleh perusahaan mitra?" kata Fadli.
"Di tengah pandemi ini, pemerintah harus memperluas pemberian BLT. Jika segmen-segmen lain sudah di-cover oleh program bansos (bantuan sosial), maka untuk mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan atau pendapatan, anggaran Kartu Prakerja ini bisa dialihkan ke situ," tutup Fadli.
Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.