PDIP: DKI Jakarta Baru PSBB saja Sudah Kelabakan, Apalagi Kalau Lockdown?

PDIP: DKI Jakarta Baru PSBB saja Sudah Kelabakan, Apalagi Kalau Lockdown? naviri.org, Naviri Magazine, naviri majalah, naviri

Naviri Magazine - DPRD DKI Jakarta menyoroti kekacauan data penerima bansos milik Pemprov DKI, berkaitan dengan kritik dari tiga menteri kabinet kepada Anies Baswedan soal bansos di masa PSBB.

"Waktu rapat pimpinan gabungan kemarin, Pak Sekda (Sekretaris Daerah) akan menyampaikan waktu dekat ada perbaikan data penerima bansos. Mudah-mudahan perbaikan data penerima bansos akan jadi lebih baik," kata ketua fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono.

Terkait dengan kritik tiga menteri Jokowi untuk Anies, semuanya beririsan. Data penerima bansos, kata dia, akan menentukan anggaran dana bansos. Gembong bahkan mencurigai ada motif lain di balik langkah-langkah yang sebelumnya diambil Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19.

"Yang tahu persis Pak Anies. Ini saya dari Fraksi PDIP menduga-duga. Kenapa sih waktu itu ngotot banget (mendorong pemerintah pusat menetapkan Jakarta lockdown)?" ujarnya.

Padahal, menurut Gembong, Pemprov DKI saat ini sudah kelabakan menangani PSBB yang penerapannya tidak seketat lockdown.

"Sedikit pengekangan aja kelabakan, gimana kalau lockdown?" imbuhnya.

Dia pun mengajak Pemprov DKI Jakarta untuk fokus pada pemberantasan Covid-19 tanpa embel-embel motif lain, karena persoalan bisa diatasi jika Pemprov fokus.

"Jangan tiap hari konferensi pers terus, tetapi bagaimana konsentrasi pengentasan persoalan nihil," katanya.

Sebelumnya, tiga menteri Kabinet Indonesia Maju: yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyoroti pengelolaan bansos yang dilakukan Pemprov DKI.

Mereka menyatakan, penyaluran bansos tidak sesuai kesepakatan awal antara Pemprov dan Pemerintah Pusat. Sri menyatakan, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta memberikan bansos kepada 1,1 juta keluarga pada pemberian gelombang pertama. Namun, untuk gelombang selanjutnya, Pemprov DKI ingin pemerintah pusat yang menanggungnya.

Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.

Related

News 6835207575144615757

Recent

Hot in week

Ebook

Koleksi Ribuan Ebook Indonesia Terbaik dan Terlengkap

Dapatkan koleksi ribuan e-book Indonesia terbaik dan terlengkap. Penting dimiliki Anda yang gemar membaca, menuntut ilmu,  dan senang menamb...

item