Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Khawatir Kasus BLBI Terulang

Naviri Magazine - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tak mampu menyembunyikan kecemasan apabila kebijakan recovery bond justru bisa mengulang kisah pahit kasus BLBI [Bantuan Likuiditas Bank Indonesia].

Kekhawatiran tersebut disampaikan Sri Mulyani saat menggelar rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui video conference. Rapat ini digelar di tengah pandemi Covid-19.

Mulanya, Anggota Komisi XI Fraksi PDIP, Dolfie, bertanya secara tidak langsung kepada Sri Mulyani, apakah pemerintah maupun bank sentral bisa menentukan bunga untuk surat utang yang dilelang.

"Padahal di Perppu ada tujuan khusus agar BI bisa beli di pasar primer. Kenapa nggak pakai pasal ini saja, supaya bisa lebih rendah bunganya?" kata Dolfie.

Pertanyaan Dolfie sendiri bukan tanpa dasar. Pasalnya, saat ini yield SBN tenor 10 tahun mencapai 8%, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia 2,79%, Filipina 3,31%, Thailand 1,15%, dan India 6,04%,

Lantas, apa jawaban Sri Mulyani?

"Pembahasan kita kemarin, kalau akan menggunakan suku bunga di luar ketetapan market, Pak Gubernur secara politik dan tata kelola di BI compromise. Pak Gubernur selalu bicara BLBI," kata Sri Mulyani.

"BI punya tata kelola, punya UU dan neraca yang harus dijaga. Kita harus mempelajari neraca seluruh dunia juga. Apakah BI outlier atau tidak. Kalau di kita, asal aset BI ekuitas tidak lebih dari Rp 2 triliun, reliable," jelasnya.

Sri Mulyani lantas meminta komisi keuangan kembali mengingat kasus BLBI kala itu. "Saran saya, mungkin Komisi XI punya pengalaman masa lalu juga soal BLBI. BPK pandangannya konservatif, ini saya dan Gubernur BI juga khawatir," katanya.

"Kalau semua negara hadapi Covid-19, langkah extraordinary-nya apa? Kalau malah Komisi XI keputusan politik dan suku bunga terlalu tinggi, itu malah jelek nanti. Kalau negara lain, ekspansi dan ancaman sosial dan kesehatan besar saat ini," jelasnya.