Baru Terungkap, Indonesia Ternyata ‘Kebobolan’ Puluhan Juta Ponsel Ilegal: Ini Respons Bea Cukai

Naviri Magazine - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Ali Soebroto Oentaryo mengeluhkan masih besarnya peredaran ponsel ilegal di pasar Indonesia. Ia menyebut, barang ilegal itu sangat mengganggu industri elektronik di Indonesia.

"Sudah bisa dihitung bahwa diperkirakan dari 40 juta handphone yang terjual di Indonesia, 4G saja, itu sekitar 10 juta black market. Nah, negara dirugikan karena pajaknya saja sekitar Rp 2,5 triliun setiap tahun. Itu harus dieliminasi," kata Ali.

Ia bilang untuk mengatasinya, petugas pada Direktorat Jenderal Bea Cukai harus mengambil peran dalam pencegahan penyelundupan. Bea Cukai yang memiliki kewenangan menjadi filter, baik di pelabuhan laut maupun dari transportasi udara.

Ali mengingatkan agar petugas bea cukai tidak boleh 'masuk angin' karena bila terjadi maka angka penyelundupan HP makin besar. Kasus tertangkapnya pengusaha HP PS store merupakan hanya bagian kecil dari potensi peredaran HP ilegal, setidaknya ada permasalahan kepatuhan pembayaran pajak.

"Seandainya ketemu pelanggaran puluhan ribu pun, itu kecil sekali. Karena jumlahnya 10 juta ponsel per tahun, artinya industri dalam negeri kehilangan pekerjaan 10 juta ponsel juga," jelasnya.

Respons Bea Cukai

Secara terpisah, Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengungkapkan akan mengecek laporan yang diungkapkan oleh Gabel. Ia memperkirakan bisa saja ponsel ilegal masuk melalui jalur yang tidak resmi atau di luar pos penjagaan kepabeanan.

"Bicara wilayah pengawasan karena negara kita archipelago, beribu pulau. Beda dengan negara kontinental. Pertama data itu perlu kami cek. Kedua dari pengecekan itu melalui mana karena kita nggak bisa berspekulasi terhadap pintu masuk," jelasnya.

Deni memastikan pengawasan akan terus dilakukan oleh Bea Cukai di pintu masuk kepabeanan, terutama bersifat fisik, baik di darat laut dan udara, kegiatan penyelundupan diakses oleh ketiga jalur tersebut.

"Itu semua juga didukung pengawasan laut. Itu dengan berbagai cara, termasuk patroli yang kita lakukan secara reguler atau terkoordinasi. Bisa dalam bentuk antar kantor atau terkoordinasi antara pabean misal kita dengan Malaysia yang sering kita lakukan," katanya.