Ramai Soal Biaya Kuliah yang Mahal, Ini Analisis Pengamat Pendidikan

Naviri Magazine - Media sosial belakangan ini tengah diramaikan mengenai tingginya biaya masuk universitas melalui seleksi mandiri. Adapun informasi ini banyak beredar di media sosial, termasuk Twitter.

Salah satunya akun Twitter @mudirans yang mengunggah foto berisi persyaratan Jaminan Kemampuan Keuangan (JKK) bagi calon mahasiswa Institut Teknologi bandung (ITB) pada Sabtu kemarin.

Diketahui, JKK tersebut yakni orangtua atau wali mahasiswa harus mencantumkan rekeningnya dengan nominal minimum Rp 100 juta.

Selain itu, akun Twitter @bacteriofaggh juga mengunggah twit yang berisi informasi rincian biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Sejumlah warganet menilai jika calon mahasiswa baru mendaftar jalur seleksi mandiri tersebut, biaya yang dikenakan cukup besar.

Lantas, bagaimana tanggapan pengamat pendidikan mengenai hal ini?

Konsultan Pendidikan dan Karier Ina Liem menyampaikan, penyebab mahalnya biaya masuk jalur seleksi mandiri di universitas disebut karena beberapa universitas negeri tengah didorong untuk berbadan hukum.

"Sejak sebelum pandemi, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memang didorong untuk berbadan hukum supaya bisa menerima dana dari masyarakat, agar bisa lebih berkembang," ujar Ina saat dihubungi.

Menurutnya, hal ini dilakukan seperti subsidi silang.

"Prinsipnya seperti subsidi silang, yang mampu memberi subsidi yang kurang mampu. Di luar negeri juga seperti itu, tidak menggantungkan sepenuhnya dari dana pemerintah," lanjut CEO Jurusanku.com ini.

Ia menambahkan, dengan adanya aturan tersebut dimungkinkan universitas dapat mengembangkan bidang-bidang strategis sesuai dengan kekuatannya. Sebab, sudah ada beberapa PTN yang berbadan hukum, termasuk ITB.

Oleh karena itu, Ina mengungkapkan, sah-sah saja apabila jalur seleksi mandiri berbayar. Namun, yang menjadi persoalan adalah tiba-tiba ada pandemi di mana kegiatan belajar mengajar (KBM) terpaksa dilakukan secara daring.

KBM daring

KBM secara daring ini membuat mahasiswa merasa biaya kuliah yang mahal tidak sepadan dengan kuliah daring.

"Jadi saya melihatnya ini hanya masalah timing yang kurang tepat. Sebaiknya pihak universitas menunda menerapkan uang pangkal yang mahal di masa pandemi ini," kata Ina.

"Sambil menunggu pandemi usai, pihak universitas harusnya menggunakan waktu untuk sosialiasi selama setahun ke depan bagi calon mahasiswa supaya paham situasi," lanjut dia.

Terkait keberlangsungan KBM di tengah pandemi, Ina menyampaikan, aturan-aturan yang diberikan pihak universitas seringkali tidak disertai dengan penjelasan kenapa aturan tersebut diterapkan.

Sehingga, masyarakat kurang paham dan sulit diajak bekerja sama mengembangkan bangsa dan negara ini.

"Seperti saat kisruh PPDB misalnya, jawaban pemerintah selalu 'itu sudah sesuai peraturan atau Undang-undang'. Padahal bukan itu yang harus ditekankan, tapi beri pemahaman kenapanya," tegas Ina.

Ia pun berharap pemerintah maupun pihak universitas mau mengajak masyarakat untuk melihat gambaran besarnya, dan tujuan diterapkannya pendidikan di Indonesia.

Kuliah di tengah pandemi

Menilik keterbatasan ruangan guna mencegah penyebaran virus corona yang tengah mewabah, Ina mengungkapkan, proses KBM memang tidak ideal. Tetapi, masyarakat tetap harus mengutamakan protokol kesehatan, sehingga sebagian besar perkuliahan memang masih harus dilakukan secara daring.

Sementara itu, beberapa hal yang memang perlu bagi mahasiswa ke kampus, tetap bisa dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. "Masalah biaya sebaiknya tidak ada kenaikan, bahkan harusnya ada potongan biaya," imbuh dia.