Ekonomi Minus: Pengusaha Makin Gelisah, Takut Indonesia Masuk Resesi

Naviri Magazine - Ekonomi kuartal II-2020 minus 5,32% (YoY). Hal ini membuat kalangan pelaku usaha resah dengan capaian tersebut.

Setidaknya, itu yang dikatakan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno. Ia mewanti-wanti agar tidak terjadi minus kembali pada kuartal yang saat ini sedang berjalan.

Kekhawatirannya ini merujuk pada Purchasing Manufacturing Index (PMI) RI tergolong rendah. Di mana investasi dikatakan menggeliat bila di atas 50 dan sebaliknya jika di bawah 50.

"PMI kita kan belum menembus 50, kecenderungan negatif, turun nggak bisa ekspansi. Kalau nggak bisa ekspansi, pertumbuhan ekonomi nggak naik. Kenapa nggak ekspansi? Karena daya beli ngga ada, bikin barang kalau nggak ada beli buat apa?

“Makanya stimulus pemerintah lewat perbankan udah disiapkan, tapi peminat sedikit, kita khawatir, kalau kuartal III minus lagi, berati kita masuk golongan resesi kan," kata Benny.

Untuk memulihkan ekonomi tersebut, maka semua sendi atau sektor ekonomi harus dibangkitkan. Bukan hanya industri besar, namun juga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menyerap banyak tenaga kerja.

Sayangnya, Benny melihat belum ada bantuan signifikan untuk memulihkan sektor ekonomi tersebut.

"Untuk UMKM masih business as usual pokoknya. Harus penuhi jaminan sekian, pokoknya standar bank, di lapangan sulit. Misal tukang sate yang saya temukan di Solo Pak Bejo biasa potong 4 kambing sekarang 2 kambing, karena yang beli nggak ada, nggak mungkin potong kambingnya. Kenapa? mungkin dia sudah dirumahkan atau terkena PHK," jelasnya.

Sebelumnya, laporan PDB Ri diumumkan BPS kemarin.

"Terjadi kontraksi dalam, PDB Q1 (kuartal I) kita sudah turun dalam meski year on year (YoY) masih positif. Dan PDB kuartal II kontraksi negatif 5,32%," kata Kepala BPS, Suhariyanto.

Sementara dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter-to-quarter/QtQ), PDB kuartal II-2020 ini mengalami kontraksi atau minus 4,19%. Dua kontraksi beruntun secara QtQ membuat Indonesia bisa dibilang sudah masuk ke fase resesi teknikal (technical recession).

Pasalnya pada KuartalI 2020 secara QtQ PDB Indonesia minus 2,41%.

Pemerintah harus gerak cepat

Pengusaha mendorong pemerintah harus gerak cepat menghindari ekonomi Indonesia minus kembali pada triwulan III-2020. Stimulus harus segera konkret di lapangan, tapi sulitnya birokrasi terkadang mempersulit penyerapan stimulus.

Selain itu, birokrasi dibayangi khawatir berujung kasus jika prosedur yang dilakukan justru cacat atau tidak prosedural. Bahkan lebih parahnya berujung mega skandal seperti yang terjadi sebelumnya.

"Harusnya ambil langkah cepat, saya takutnya para pembantu Pak Jokowi masih traumatik mengenai century itu. Jadi mengambil langkah tapi khawatir membayang-bayangi, kalo terlalu cepet, saya salah, saya nanti dituntut ke penegak hukum. itu secara psikologis aja itu," sebut Benny.

Ia menilai, ketakutan itu bisa sangat mengganggu kinerja dari para birokrat. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 harusnya bisa membantu.

Perlindungan yang diberikan bisa membuat pelaksana di pemerintahan tidak ragu mengambil langkah. Keraguan itu yang membuat penyerapan rendah, apalagi dibayangi harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.

"Mereka dulu sekarang dipaggil Jaksa, apalagi sekarang ada KPK. Itu traumatik pasti, manusiawi lah tapi kan efeknya ke nasional," sebutnya.