Politikus PAN Minta Ada Sanksi untuk Iklan Miras, demi Selamatkan Bangsa

Naviri Magazine - Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) Guspardi Gaus menilai sanksi iklan minuman keras (miras) harus diakomodasi dalam RUU. Aturan itu dinilai untuk menjaga generasi penerus bangsa.

"Kita harus mengedepankan kepentingan anak muda yang menjadi harapan bangsa, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal negatif itu," kata Guspardi.

Politikus PAN itu menyebut miras memberikan banyak dampak buruk. Proteksi maksimal harus dilakukan agar anak muda tidak terpapar miras.

"Kalau ini dibiarkan, berarti kita mencederai mereka itu dengan melakukan pelonggaran, diizinkan untuk iklan," tutur dia.

Pasal 79 RUU Ciptaker menjadi polemik. Pasal dinilai mengubah atau menghapus sanksi tayangan iklan miras, zat adiktif, dan asusila yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Guspardi menyebutkan DPR bisa mengubah ketentuan di draf RUU Ciptaker. Kesepakatan tergantung fraksi di DPR.

"Ada hal-hal yang tadinya tidak ada kita munculkan. Ada hal-hal yang tidak sesuai kita selaraskan. Ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita buang," papar dia.

Dia berharap seluruh fraksi memiliki pemahaman yang sama. Sehingga, upaya melonggarkan dan mempromosikan miras tidak terjadi.

"Saya pribadi dan Fraksi PAN mengimbau kepada kawan-kawan (fraksi di DPR), hal-hal yang sebetulnya baik untuk bangsa dan negara Indonesia harus kita pertahankan," ujar dia.

Ketentuan sanksi penyiaran iklan minuman keras, zat adiktif, dan kesusilaan diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pihak yang menyiarkan iklan-iklan itu terancam sanksi pidana.

Ketentuan tersebut diubah dalam Pasal 79 draf RUU Ciptaker. Sanksi pidana diganti sanksi administratif. Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Penyiaran juga diubah, yakni Pasal 16, 17, 25, 33, 34, 55, 56, dan 57.