Singgung Deklarasi KAMI, Megawati: Kayaknya Banyak yang Ingin Jadi Presiden

Naviri Magazine - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merespons pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mega menduga banyak tokoh yang berada dalam KAMI ingin menjadi presiden.

“Wah, itu kayaknya banyak banget yang ingin jadi presiden,” ujar Mega saat memberi pidato dalam sekolah partai calon kepala daerah PDIP secara daring.

 Mega kemudian mempertanyakan alasan tokoh-tokoh yang bergabung di KAMI tidak membentuk sebuah partai politik. Ia mengingatkan bahwa sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia hanya mengizinkan seorang menjadi calon presiden bila mendapatkan dukungan dari partai politik.

Mega mengamini bahwa seorang calon pemimpin diperbolehkan datang dari jalur independen. Namun ia mempertanyakan cara pemimpin dari jalur independen menjalin komunikasi dengan jajaran legislatif bila terpilih.

“Tidak ada masalahnya, tapi independen kalau jadi, dia tidak punya fraksi. Jadi bagaimana kalau mau bicarakan pemerintahan di daerah, kan harus ada toh,” ujar Megawati.

Sejumlah tokoh publik mendeklarasikan gerakan KAMI secara resmi di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat.

Beberapa tokoh publik hadir kemudian membacakan Jati Diri dan Maklumat KAMI sebagai rangkaian deklarasi tersebut. Mereka antara lain Achmad Yani, Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban.

Kemudian hadir juga Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Jumhur Hidayat, Abdullah Hehamahua, hingga Amien Rais.

Dalam deklarasinya, KAMI mengeluarkan delapan tuntutan, di antaranya mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR, untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945.

Kemudian menuntut pemerintahan Jokowi agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi covid-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri.

Tuntutan lainnya, menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

Selain itu, menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan.