Tahun Depan, Pegawai Kemenkeu Dapat Pulsa Jatah Rp 200 Ribu per Bulan

Naviri Magazine - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di tengah pandemi covid-19 memutuskan untuk menerapkan flexible working space (FWS) sebagai langkah new normal atau kebiasaan baru di lingkungan Kemenkeu.

Dengan FWS, maka seluruh pegawai Kemenkeu bisa memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawainya.

Dalam acara Town Hall Meeting virtual Kemenkeu, ada salah satu pegawai bernama Yusman dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), meminta langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar dirinya bisa mendapatkan jatah pulsa untuk mendukung pekerjaannya.

Di tengah town hall meeting itu, Yusman meminta supaya Sri Mulyani bisa menganggarkan Rp 300 ribu per bulan untuk dirinya, mengingat banyaknya koordinasi dan rapat kerja dilakukan secara virtual atau online.

"Mohon dipertimbangkan mungkin, agar biaya pulsa penggantiannya lebih layak, Rp 300 ribu-an mungkin bisa untuk per bulan," kata Yusman, yang merupakan salah satu pegawai DJPPR dalam Town Hall Meeting. 

Permintaan pegawai Kemenkeu itu kemudian disambut positif oleh Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, anggaran kementerian yang selama ini digunakan unuk rapat kerja secara tatap muka, yang biasanya menggunakan biaya untuk cemilan saat rapat atau bahkan adanya perjalanan dinas, bisa diganti untuk pembiyaan pulsa para pegawainya.

"DJPPR juga kan harusnya [biasanya] ada biaya untuk marketing, tapi kan itu tidak ada sekarang. Yauda dipake saja untuk bayar pulsa saja. Pasti bisa kalau cuma Rp 300 ribu. Menurut saya, policy dari pimpinan saja," kata Sri Mulyani mengusulkan.

Pernyataan Sri Mulyani kemudian ditimpali oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto dan Dirjen Anggaran Askolani, yang kata mereka, telah dianggarkan jatah pulsa untuk masing-masing pegawai Kemenkeu sebesar Rp 200 ribu untuk anggaran belanja Kemenkeu tahun anggaran 2021.

"Uang Pulsa Rp 250 ribu dan 2021 sudah diprioritaskan," kata Hadianto.

Yang kemudian disanggah oleh Askolani, yang mengatakan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 200 ribu untuk tiap pegawai Kemenkeu. "Izin Bu, Rp 200 ribu," ujarnya.

Kebijakan anggaran pulsa untuk pegawai Kemenkeu yang sebesar Rp 200 ribu itu pun direstui oleh Sri Mulyani. Karena menurut dia, sangat wajar apabila uang pulsa tersebut dianggarkan untuk pegawainya yang bekerja secara flexible di luar kantor.

Sri Mulyani pun mencoba memposisikan dirinya jika sebagai pegawai, pasti akan sangat pusing kalau harus melakukan rapat atau zoom meeting tiga sampai empat kali dalam sehari.

"Zoom saya enam kali sehari, itu non stop saja dari pagi sampai malam kayak gini. Untung saya gak pernah mikirin bayar pulsa. Saya kalau mikirin bayar pulsa, pusing juga dalam hal ini. I can imagine persoalan riil harus kita pecahkan. Kalau mau add cost [nambah anggaran untuk pulsa] lihat saja konsekuensinya gimana," tutur Sri Mulyani.