DPR: Kantor Pemerintah Harus Jadi Contoh, Bukan Picu Klaster Penyebaran Corona

Naviri Magazine - Sejumlah kantor pemerintahan menjadi klaster penyebaran COVID-19, dan terbanyak malah di Kementerian Kesehatan yang jadi leading sector urusan corona.

Anggota Komisi Kesehatan DPR, Netty Prasetyani, mengatakan seharusnya kantor pemerintahan menjadi contoh penerapan protokol kesehatan yang disiplin agar ditiru oleh masyarakat.

"Seharusnya kantor pemerintahan itu menjadi pelopor menunjukkan kepada masyarakat, kepada publik bahwa kalau kemudian jalannya perkantoran atau jalannya pemerintahan itu harus dilakukan aktivitasnya dari kantor, maka protokol kesehatannya harus ditegakkan," kata Netty saat dihubungi.

"Sehingga masyakarat juga akhirnya melihat 'oh ternyata kantor-kantor pemerintahan itu betul berdisiplin patuh pada protokol kesehatan'," sambung dia.

Selain disiplin protokol kesehatan, Netty mengatakan kantor pemerintahan harus melakukan testing dan tracing secara masif. Khususnya, bagi pegawai yang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.

"Kemudian, ini juga harus dilakukan kantor-kantor pemerintahan adalah 3T test, tracing, dan treatment. Saya katakan itu karena mereka ada aktivitas seperti perjalanan ke daerah tugas ke luar seperti itu. Nah itu tentu saja harus dibarengi dengan fasilitasi test terhadap karyawan," kata dia.

Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu menuturkan kantor pemerintahan harus taat menjalankan sistem kerja secara shift bagi seluruh karyawannya.

"Dari 3T itu kan sebenarnya nanti akan keluar screening jadi kelihatan mana yang komorbid, mana yang memang sering keluar melakukan tugas. Dari situ kelihatan diperlukan shifting pembagian waktu kerja," ujar Netty.

Netty pun mengatakan apabila terdapat pejabat publik yang terjangkit corona dapat menjadi alarm bagi jajaran kementerian untuk memperhatikan keselamatan pegawainya. Dia tak ingin kantor pemerintahan jadi klaster penularan.

"Jika pejabat setingkat menteri terinfeksi, maka ini harus menjadi alarm bagi kita semua."

"Terutama, di jajaran kementerian itu sendiri. Juga harus diperhatikan bagaimana dengan ratusan pegawai di kementerian tersebut? Apakah semuanya sudah diperiksa bebas COVID-19? Jangan sampai kantor-kantor milik pemerintah jadi klaster baru penularan COVID-19," tutupnya.