Mengapa Menkes Terawan Jarang Muncul Selama Pandemi Corona? (Bagian 2)

Mengapa Menkes Terawan Jarang Muncul Selama Pandemi Corona?

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Mengapa Menkes Terawan Jarang Muncul Selama Pandemi Corona? - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Saat mengangkat Terawan, Presiden mengatakan seorang menteri harus memiliki kemampuan manajemen, baik dalam anggaran, personalia, hingga distribusi anggaran.

"Track record beliau tidak diragukan lagi. Dokter Terawan juga memiliki pengalaman di lapangan dalam menghadapi bencana dan berbagai ancaman penyakit endemik," Presiden menjelaskan pada wartawan, sehari setelah melantik menteri kabinetnya 24 Oktober 2019 silam.

Kurang dari lima bulan kemudian, ketika pandemi betulan terjadi, Presiden malah menunjuk Ketua BNPB selaku pimpinan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19.

Peran Terawan sebagai pejabat tertinggi Kemenkes, makin redup sampai nyaris minimalis. Ia tak muncul dalam agenda jumpa pers, irit bicara pada media, dan saat sesekali menjawab pertanyaan sering berujung kontroversi. Misalnya saat mengatakan PSBB tak perlu "karena bisa menyebabkan resesi".

Keributan seperti ini menurut ahli tak bermanfaat.

"Bukan soal diganti atau tidak. Siapapun menterinya, sistem kesehatan itu harus dimanfaatkan dalam merespons pandemi. Di tiap negara, kementerian kesehatanlah yang punya sumber daya, kompetensi, pengalaman, keahlian, kaitannya dengan pengendalian pandemi di level nasional. Sudah terbukti Kemenkes sukses melewati SARS dan Flu Burung. Mereka itu mampu," kata Dicky Budiman, epidemiolog yang sempat lama berdinas di Kemenkes sebelum memilih pensiun dini.

Dicky yang kini menempuh studi doktoral di Australia, menilai publik tak menyadari pada masanya Kemenkes punya catatan gemilang menjaga Indonesia dari wabah.

"Kita sukses mencegah ebola masuk Indonesia, misalnya. Dikiranya kalau dari Afrika tidak bisa ke Indonesia? Tidak, itu karena sistemnya dijaga. Surveilans ditegakkan. Mampu kok kita," tambahnya bersemangat.

Menyerahkan kendali pengurusan pandemi pada grup ad-hoc seperti Gugus Tugas menurut Dicky jauh lebih mengkhawatirkan daripada urusan mencopot atau mempertahankan pejabat kementrian.

"Yang berperan utama adalah sistem di kementrian. Ada Eselon-I yang jadi pemimpin gerak organisasinya di masing-masing unit utama. Nah mereka ini yang jadi motor utama. Perkara menteri mau diganti atau tidak, itu prerogatif Presiden.

“Tapi peletakan tanggung jawab dalam perang melawan pandemi ini harus tetap di sektor kesehatan. Jangan ada uji coba, karena lihat satu individu terus mengabaikan sistem yang sangat kuat," kata Dicky tanpa merinci siapa individu yang dimaksudnya.

Menyerahkan kendali pada pihak luar kemenkes, menurut Dicky, sangat merugikan penanganan pandemi karena diserahkan pada orang-orang yang sehari-hari tak bergelut dengan isu wabah, pandemi atau epidemi.

"Polanya jadi learning by doing, ini berbahaya untuk strategi melawan pandemi yang sangat serius. Dan ini yang terjadi enam bulan ini."

Dalam pengalaman pengendalian wabah pada pemerintahan terdahulu, menurut Dicky, Kemenkes selalu menjadi tim penentu. Keributan seputar PSBB yang saat ini berlangsung menurutnya tak akan terjadi bila Kemenkes yang memimpin tim dan kementrian lain mengikuti.

Pimpinan Satgas tampaknya memilih bersikap hati-hati terkait wewenang isu kendali pandemi yang sensitif ini. Apalagi, sumber menyebut hubungan Satgas dan Kemenkes tidak mulus.

Saat ditanyakan pada Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB sekaligus salah satu pimpinan Gugus Tugas, Agus Wibowo, ia menjawab pendek, "Maaf, saya kurang tahu kinerja Menkes." 

Related

News 6213311234422927187

Recent

item