Sampoerna Minta Pemerintah Tidak Naikkan Tarif Cukai Rokok pada 2021

Naviri Magazine - PT HM Sampoerna Tbk mengusulkan agar tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) untuk rokok segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau rokok yang dilinting langsung oleh buruh tidak naik pada 2021. Sebab, kenaikan cukai akan berdampak ke tenaga kerja di industri rokok.

"Kami berharap ada keberpihakan bagi segmen SKT dengan tidak menaikkan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) untuk 2021," ucap Presiden Direktur Sampoerna Mindaugas Trumpaitis dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/9).

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan tarif cukai dan harga jual rokok SKT karena segmen ini merupakan industri padat karya. Di Sampoerna sendiri, produksi 1 miliar batang rokok SKT mempekerjakan 2.700 buruh.

Artinya, ketika tarif cukai dan harga jual naik lalu permintaan berkurang, maka produksi juga akan menyusut. Lebih lanjut, ketika produksi turun, maka bukan tidak mungkin ada pengurangan jumlah tenaga kerja untuk rokok segmen ini.

"Kunci utama untuk melindungi segmen SKT yang padat karya adalah dengan membuat kebijakan cukai yang mendukung daya saingnya dibandingkan rokok mesin, baik SKM maupun SPM, yang jauh lebih sedikit menyerap tenaga kerja," terangnya.

Pertimbangan lain, sambungnya, keberlangsungan industri rokok segmen SKT sangat erat dengan ekonomi masyarakat. Sebab, mempekerjakan buruh di tingkat ekonomi rendah.

"Keberadaan pabrik SKT juga memiliki multiplier effect yang signifikan di bidang sosial dan ekonomi di wilayah lokasi pabrik," jelasnya.

Apalagi, tekanan pandemi covid-19 menekan hampir seluruh kalangan masyarakat, termasuk para buruh. Sementara untuk kenaikan tarif cukai dan harga jual rokok segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM) diusulkan hanya sebesar laju inflasi.

"Untuk segmen rokok mesin, kami mengusulkan kenaikan pajak yang sesuai dengan inflasi," tuturnya.

Hanya saja, ia tidak menyebut secara pasti besaran angka kenaikan yang diusulkan. Sebagai gambaran, saat ini tingkat inflasi Indonesia sebesar 1,32 persen secara tahunan pada Agustus 2020.

Sementara target inflasi pemerintah di kisaran 3 persen untuk tahun ini dan tahun depan. Artinya, kenaikan tarif cukai rokok diharapkan hanya berkisar pada angka tersebut.

Trumpaitis juga mengusulkan agar pemerintah menurunkan tarif pajak yang saat ini dibuat secara layer. Tarif cukai tinggi di rokok golongan I diusulkan menjadi sama dengan golongan II dan III.

Ia mengungkapkan usulan ini mempertimbangkan dampak kebijakan tarif cukai rokok bagi kelangsungan industri. Pasalnya, sejak pandemi covid-19 merebak, industri rokok menjadi salah satu yang paling tertekan.

Untuk Sampoerna, tekanan itu terlihat dari penurunan penjualan rokok yang mencapai 18,2 persen secara tahunan pada semester I 2020 dibanding semester I 2019. Hal ini juga menggerus pangsa pasar perusahaan sekitar 3,1 persen menjadi 29,3 persen.

Kendati begitu, ia tetap meyakini usul ini tetap bisa memberi tambahan penerimaan bagi pemerintah di masa mendatang. "Kami meyakini bahwa pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari produk-produk tembakau," pungkasnya.

Sejauh ini, pemerintah belum mengumumkan besaran tarif cukai rokok untuk tahun depan. Namun, kenaikan tarif sudah dipastikan terjadi sejalan dengan bertambahnya target penerimaan cukai di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Tahun depan, pemerintah menargetkan penerimaan cukai mencapai Rp172,8 triliun. Target itu naik Rp7,86 triliun atau 4,8 persen dari Rp164,94 triliun pada tahun ini.

"Secara historis biasanya Kementerian Keuangan mengumumkan akhir September atau awal Oktober, ini akan konsisten dengan sebelumnya," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi.