Komnas HAM: Mahfud MD Layak Dicopot, Banyak Bicara Tanpa Kerja!

Naviri Magazine - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegur jajarannya karena komunikasi publik terkait Omnibus Law dirasa kurang baik.

“Kami semuanya ditegur oleh presiden bahwa komunikasi publik kami sangat jelek.” ujar Moeldoko di Kompleks Kantor Kepresidenan Jakarta.

Moeldoko juga beralasan bahwa komunikasi publik tersebut terhambat karena jajaran pemerintah kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks yang di media sosial.

Merespons hal tersebut, mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai Menko Polhukam Mahfud MD harus dicopot karena gagal mengemban amanah sebagai menteri.

Natalius Pigai mengatakan bahwa Mahfud MD selaku Menko Polhukam lebih banyak bicara daripada bekerja.

“Seharusnya konten, proses, dan komunikasi terkait RUU ke rakyat itu tugas Mahfud MD Menkopolhukam. Tahun 2020 persoalan bangsa ini didominasi tata kelola hukum,” tulisnya di Twitter.

“Itu kegagalan utama Menkopolhukam, lebih banyak bicara tanpa isi dan tanpa kerja. Harusnya dicopot!” tegasnya.