SBY Ungkap Alasan Partai Demokrat Putuskan Tolak UU Cipta Kerja

Naviri Magazine - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap alasan sikap Fraksi Demokrat DPR RI menolak UU Cipta Kerja. SBY mengatakan, sikap penolakan tersebut bukan melawan negara. Tetapi, Demokrat tahu diri tidak memiliki kekuasaan dan hanya bisa bersuara melalui rapat paripurna DPR.

"Jadi kalau itu lantas dianggap Demokrat melawan negara ya tidaklah. Demokrat ini kecil sekarang katanya dan kita juga di luar pemerintahan, kita tahu diri, ya tempat kami untuk bersuara di situ," ujar SBY dalam dialog yang diunggah akun YouTube SBY.

Presiden RI ke-6 ini mengatakan, apabila Demokrat berada di pemerintahan tentu akan mengingatkan lebih baik membangun komunikasi lebih baik dengan semua pihak sebelum menggolkan undang-undang.

"Kalau kami ada di pemerintahan pastilah mengingatkan juga, ayo kita tuntaskan dulu jangan terlalu banyak masalah mari kita bangun komunikasi lebih bagus lagi dengan semua pihak, kan begitu," kata SBY.

"Karena Demokrat tidak punya peluang, tidak punya jalan untuk itu, ya bersuaranya di DPR dan kemarin itu lah tempatnya sidang paripurna DPR RI, mestinya begitu," ucapnya.

SBY mengatakan ada dua alasan mengapa Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja. Pertama, UU ini dianggap memiliki subtansi yang bermasalah. Bukan hanya pasal per pasal tetapi desain, konsep dan tujuan pemerintah mengajukan RUU Cipta Kerja. Sehingga, Demokrat berpendapat pembahasan UU tersebut perlu waktu.

"Tetapi yang dipikirkan oleh Fraksi Partai Demokrat itu di sana sini memang masih ada masalah. Jadi perlu waktulah untuk menuntaskan supaya clear. Kalau RUU masih ada masalah-masalah yang mungkin juga serius disahkan. Hampir pasti begitu jalankan nanti menimbulkan masalah yang lebih besar lebih luas lagi lebih bagus dituntaskan dulu," kata SBY.

Kedua, SBY mengatakan bahwa penolakan UU Cipta Kerja tidak hanya datang dari kelompok buruh. Tetapi aktivis lingkungan dan masyarakat di daerah yang berhubungan dengan lahan, perkebunan dan pertambangan.

Demokrat melihat penolakan yang besar itu akan mendapatkan perlawanan yang besar. Sehingga tidak perlu memaksakan Omnibus Law segera disahkan.

"Demokrat berpendapat bahwa penolakan itu tinggi itu disahkan hampir pasti terjadi perlawanan. Mengapa tidak, ini usul Demokrat sebetulnya, jangan dipaksakan lah masih ada waktu sebulan dua bulan tiga bulan sampai betul-betul bulat," kata SBY.

Menurutnya, sebaiknya pemerintah mendengar masukan dari pihak yang menolak UU Cipta Kerja. Demokrat menilai UU Cipta Kerja sebaiknya tidak disahkan.

"Jadi mengingatkan baik-baik sebetulnya, negara, dalam hal ini pemerintah yang mewakili presiden karena konstitusi kita kan undang-undang itu disusun oleh Presiden dan DPR RI. 

“Dan juga DPR RI itu rampungkan dulu, tuntaskan dulu, hilang kan masalah itu kemudian bangun komunikasi yang lebih bagus, dialog yang lebih bagus, terutama dengan pihak-pihak yang belum setuju itu sebetulnya keinginan, maksud dan sikap boleh dikatakan tegas, untuk kebaikan dari partai Demokrat kemarin," kata SBY.