Salahkan Kolonial sebagai Penyebab Utang, DPR: Sri Mulyani Tidak Elok Meratapi Masa Lalu

Naviri Magazine - Menteri Keuangan, Sri Mulyani seolah-olah menyalahkan penjajah kolonial yang telah memporakporandakan ekonomi nasional hingga saat ini.

Anggota Komisi XI DPR, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, jika Sri Mulyani merasa penjajah di zaman kolonial sebagai biang kerok rusaknya tatanan ekonomi nasional, maka perlu diperjuangkan olehnya.

"Agak terlalu jauh kita melihat ke masa kolonial Belanda. Tetapi jika ada yang masih bisa diperjuangkan, untuk mengejar apa yang menjadi hak bangsa Indonesia di masa lalu, tentu silakan bagi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, jika bisa mengejar dan memperjuangkannya," kata Didi.

Dia menerangkan tidak ada negara lain yang menyalahkan para penjajah soal ekonomi. Didi malah melihat banyaknya negara-negara yang justru bangkit setelah dijajah.

"Sesungguhnya banyak negara lain yang pernah hancur lebur karena kalah perang, seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan. Namun kemudian mereka menjadi negara yang sejahtera. Bahkan bisa mengalahkan negara yang pernah mengalahkannya. Lihatlah Jerman dan Jepang, kenapa bisa bangkit cepat, tidak lain karena disiplin, kerja keras dan terus menciptakan SDM yang unggul," katanya.

"Atau eks negara jajahan seperti Malaysia, Singapura tetapi tetap menjadi negara yang sejahtera di kemudian hari. Paling tidak negara Malaysia. Sama dengan kita pernah dijajah, tetapi saat ini lebih makmur dari kita," imbuh Didi menambahkan.

Legislator Demokrat ini menegaskan, Sri Mulyani tidak patut menyalahkan masa lalu. Dia meminta agar Menkeu dua periode itu agar mengoptimalkan SDA dan SDM di Indonesia yang bisa membangkitkan ekonomi nasional.

"Dalam konteks Indonesia tidak sepatutnya untuk terus menyalahkan dan meratapi masa lalu. Haruslah tetap bisa mengoptimalkan keunggulan komparatif yang ada, yakni agraris dan laut. Belum lagi sumber daya alam yang ada. Plus tentu terus membangun sumber daya manusia yang unggul. Dengan catatan korupsi, birokrasi nakal dan malapraktek kekuasaan lainnya terus kita perangi dan berantas," tutup Didi Irawadi.