Politisasi Hukum Kian Terbuka, Fadli Zon: Kepemimpinan Jokowi Sangat Berantakan

Naviri Magazine - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon menilai politisasi proses penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo kian terbuka dan sistematis.

Hal itu diungkapkan politisi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini dalam refleksi akhir tahunnya yang berjudul Konsolidasi Oligarki di Tengah Pandemi dan diunggah di akun Youtube pribadinya, Fadli Zon Official. 

"Salah satu pilar penting di dalam demokrasi adalah penegakan hukum tapi di bawah pemerintahannya penegakan hukum Justru terjerumus pada politisasi," jelasnya dalam video tersebut.

Fadli Zon mengatakan politisasi proses penegakan hukum memang bukan praktik yang baru terjadi di Indonesia. Namun, dia menegaskan bahwa di era kepemimpinan Jokowi, upaya negara untuk menggunakan hukum sebagai instrumen politik menjadi lebih terbuka dan lebih sistematis.

Pada rezim ini, sebut dia, hukum yang merupakan instrumen keadilan telah dijadikan sebagai alat politik.

"Saya melihat kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat berantakan di dalam mengelola pemerintahan karena tidak memiliki filosofi politik yang jelas," sebut Fadli.

Kondisi itu, sambung dia, tercermin dalam hasil survei yang dirilis Indikator Politik baru-baru ini terkait dengan kondisi demokrasi di Indonesia. Mengutip hasil survei itu, Fadli mengatakan bahwa 36 persen responden menganggap Indonesia kurang demokratis, sedangkan hanya 17,7 persen yang menganggap Indonesia lebih demokratis.

Dalam survei itu, sebutnya, mayoritas responden yaitu 69,6 persen menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa sekarang warga semakin takut menyatakan pendapat.

"Bahkan 73,8 persen responden setuju atau sangat setuju bahwa sekarang ini warga makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes," ungkap Fadli.

Dalam survei itu, Fadli juga menyoroti bahwa 64,9 persen responden yang setuju atau sangat setuju bahwa sekarang ini aparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politiknya dengan penguasa.

"Pendapat publik itu memberikan gambaran tentang seberapa jauh kita telah mengalami kemunduran dalam praktek demokrasi belakangan ini," kata eks Wakil Ketua DPR itu.