Kisah, Sejarah, dan Polemik Filantropi: Dari John Rockefeller sampai Bill Gates (Bagian 2)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Kisah, Sejarah, dan Polemik Filantropi: Dari John Rockefeller sampai Bill Gates - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Reich mengutip sejumlah tokoh, seperti Pendeta John H. Holmes dari American Civil Liberties Union, yang menilai yayasan Rockefeller "bertentangan dengan gagasan tentang masyarakat demokratis". Bahkan, Senator Frank Walsh dari Missouri memandang semua yayasan filantropi pada dasarnya adalah ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Reich menekankan perlunya mengkritisi peranan filantropi dalam tatanan masyarakat yang demokratis. Kritik diperlukan karena filantropi adalah praktik pengerahan kekuasaan oleh kalangan berduit. Penggunaan aset pribadi untuk kemaslahatan bersama (yang kadang ditujukan untuk mengubah kebijakan publik) bisa juga mengarah pada pemerintahan plutokratis, tulis Reich. 

Menurut Reich, aksi filantropi kerap sulit untuk dipertanggungjawabkan, tidak transparan, diatur langsung oleh donor dan menjadi alat kekuasaan pemodal belaka. Di samping itu, Reich juga menyorot keringanan pajak yayasan. 

Badan amal memang didirikan orang kaya atas dasar kebebasan pribadinya, yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas sukarela. Namun, banyak negara memberikan subsidi pajak pada aktivitas filantropi, yang sebagian disokong oleh rakyat sebagai pembayar pajak. 

Artinya, demikian menurut Reich, para filantropis ini tidak mengekspresikan kebebasannya melalui donasi, melainkan justru disubsidi oleh publik untuk melakukannya. 

Pada 2018, Vox, kantor berita daring Amerika yang disponsori oleh Rockefeller Foundation, mengulas pandangan skeptis dari tokoh akademik terhadap yayasan milik Bill Gates. Salah satu yang diulas adalah Linsey McGoey, dosen sosiologi University of Essex yang pernah mempelajari yayasan Gates. 

Tak terhitung banyak dan luasnya jangkauan program-program kemanusiaan Gates, sampai-sampai McGoey mengaku tidak tahu semua misi kemanusiaan Gates. Menurutnya, ketidaktahuannya itu "mengerikan". 

Prioritas misi-misi kemanusiaan yayasan Gates turut disorot. Vox mengutip hasil studi oleh tim peneliti University of Oxford pada 2008 yang mengungkap bahwa kebanyakan donasi yayasan Gates untuk negara-negara kaya memprioritaskan penyakit seperti HIV/AIDS dan malaria, daripada penyakit kronis seperti obesitas, kanker dan diabetes. 

Selain itu, yayasan Gates dikritik karena terlalu fokus pada teknologi (seperti riset obat-obatan, vaksin dan berbagai solusi teknis) alih-alih memperkuat sistem kesehatan untuk menyokong distribusinya, seperti disampaikan dalam riset tahun 2009 oleh peneliti University College London. 

Tanpa disokong sistem kesehatan yang baik, obat dan vaksin pun belum tentu bisa bertahan di pasaran, ujar Jeremy Youth, dosen ilmu politik di University of Minnesota Duluth kepada Vox. 

Sophie Harman dari Queen Mary University of London mengatakan kepada Vox bahwa tak banyak kritik terhadap yayasan Gates sebagai badan amal paling berkuasa di dunia ini. Kritik hanya beredar di lingkup akademik. Harman menyangsikan jika alasan di balik sunyinya kritik atas misi Gates adalah keberhasilan tiap program yang diusungnya, karena sesungguhnya tidak semua proyek kesehatan berhasil 100 persen. 

"Orang takut melawan Gates dan peran yayasannya karena tidak mau kehilangan sumber dana," ujar Harman. 

Filantropi dan Kapitalisme 

Besar dan kuatnya pengaruh serta kontribusi filantropi terkadang menimbulkan pertanyaan tentang peran negara. Paul T. Jones, pendiri Robin Hood Foundation yang mengkombinasikan investasi keuangan dengan program pengentasan kemiskinan di New York, memandang bahwa pihak swasta berada di garda terdepan negara dalam merespons isu-isu sosial. 

"Kalau kita memang hidup di dunia yang sempurna, di mana pemerintah benar-benar mau beraksi untuk kepentingan masyarakat, mewakili apa yang dibutuhkan komunitas setempat dan menangani masalah-masalah tersebut... maka kita tidak akan membutuhkan filantropi," ujar Jones saat diwawancarai oleh The Economist dalam film pendek berjudul Charity: how effective is giving? (2020). 

Jones percaya bahwa inovasi yang muncul selama ini datang dari sektor swasta, yang kemudian diadopsi oleh sektor publik. Pendapat Jones adalah pandangan khas neoliberal: negara tidak perlu banyak mengintervensi isu-isu sosial-ekonomi dan cukup membiarkan pasar bebas bekerja. 

Sedikit lebih 'halus' daripada Jones, Bill Gates menyatakan pandangannya tentang "kapitalisme kreatif" di World Economic Forum di Davos pada 2008. 

Gates memaknai “kapitalisme kreatif” sebagai "suatu pendekatan di mana pemerintah, bisnis, dan lembaga non-profit bekerja sama untuk memperluas jangkauan kekuatan pasar, sehingga lebih banyak orang bisa menghasilkan keuntungan, memperoleh pengakuan, melakukan pekerjaan demi mengurangi ketidakadilan di dunia". 

Dari pandangan Jones dan Gates di atas, nampak jelas kalangan filantropis berorientasi pada pola pikir dan praktik bisnis untuk menjawab tantangan sosial dan ekonomi—atau istilahnya "filantrokapitalisme" sebagaimana pernah dipopulerkan oleh buku berjudul sama karya Matthew Bishop dan Michael Green pada 2008. 

Peleburan dunia filantropi dan kapitalisme ini dimaknai sebagai upaya orang-orang kaya untuk menerapkan pendekatan bisnis agar biaya operasionalnya efektif, tetap berorientasi hasil, dan memberikan keuntungan. 

Para "filantrokapitalis" ini pun kerap menggunakan istilah-istilah beraroma bisnis untuk mendeskripsikan gerakan filantropi mereka, seperti menyebutnya "strategis", "sadar pasar" atau "berbasis pengetahuan".