Sejarah Lengkap Pers Indonesia dari Masa ke Masa (Bagian 7)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Sejarah Lengkap Pers Indonesia dari Masa ke Masa - Bagian 6). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Berdasarkan dekrit itu, penerbit pers harus tetap memperoleh izin terbit dari pemerintah, dalam hal ini menteri penerangan. Karena diwajibkan meminta izin terbit, koran Masyumi, Abadi, menghentikan penerbitannya. 

Sebelumnya, partai Masyumi, juga PSI, telah dilarang oleh pemerintah. Harian Pedoman dan Nusantara, yang memenuhi kewajiban memperoleh izin terbit, tidak lama kemudian juga ditutup oleh pemerintah. Setelah itu, menyusul penerbitan Pos Indonesia, Star Weekly, dan sejumlah lainnya.

Ofensif PKI

PKI dan organisasi-organisasi penyokongnya meningkatkan “ofensif revolusioner” mereka, sejak berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Meluasnya gerakan propaganda dan agitasi serta aksi-aksi sepihak mereka terlihat dalam tindakan-tindakan pihak keamanan terhadap kelompok tersebut. 

Pada 1960, dari 22 surat kabar yang diberangus pemerintah, koran PKI, Harian Rakjat, termasuk paling sering dilarang terbit. Pihak PKI menggunakan berbagai isu dalam melancarkan aksi-aksi mereka, termasuk menyerang pemerintah dengan berbagai alasan pada setiap kesempatan. 

Pada akhir 1960, sejumlah gembong mereka di Jakarta diperiksa oleh aparat militer, sementara di beberapa daerah, seperti Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan, panglima militer setempat melarang semua kegiatan PKI dan menahan sejumlah pemimpin partai tersebut. 

Selain melancarkan sejumlah aksi massa di kota-kota, PKI juga melancarkan “ofensif revolusioner” di desa-desa, dikenal dengan istilah aksi-sepihak. Dengan dalih memerangi “tujuh setan desa”, anggota Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi massa dalam kubu PKI, menggelar aksi-aksi sepihak di sejumlah tempat di Jawa, Bali dan Sumatera. 

Ketika aksi-aksi tersebut mendapat perlawanan rakyat dan ABRI, terjadi bentrokan fisik yang menelan korban jiwa.

Dukungan PKI terhadap politik radikal Sukarno, yang memperoleh gelar baru “pemimpin besar revolusi”, membuatnya semakin dekat dengan presiden. Kampanye menentang Belanda di Irian Barat dan ketegangan yang meruncing dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara Barat, disusul pencanangan politik konfrontasi terhadap Federasi Malaysia oleh presiden, telah dimanfaatkan secara optimal oleh PKI guna meningkatkan pengaruhnya. 

Mereka melancarkan aksi-aksi anti-Amerika, seperti demonstrasi menolak Peace Corps (program bantuan AS di negara-negara berkembang) dan film-film Hollywood. 

Organ-organ partai PKI dan pendukungnya, seperti Harian Rakjat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti di Jakarta, Terompet Masjarakat di Surabaya, Harian Harapan dan Gotong Rojong di Medan, dan koran-koran sekutu mereka di sejumlah kota lainnya, diarahkan untuk mempertajam pertentangan-pertentangan di dalam negeri.

Dengan sendirinya, ofensif PKI tersebut memancing perlawanan dari kelompok pers anti-PKI. Konflik-konflik yang berkembang berkisar pada pro-kontra Manifes Kebudayaan yang diumumkan oleh sejumlah sastrawan dan seniman (dituduh kanan), aksi boikot terhadap film-film Hollywood, dan pro-kontra penyederhanaan partai (ditolak oleh PKI) yang diusulkan presiden. 

Manifes Kebudayaan dilarang Presiden Sukarno pada 8 Mei 1964, setelah organisasi kebudayaan PKI, Lekra, dan organisasi sejenis dalam kubu PNI, Lembaga Kebudayaan Nasional, menentangnya secara gigih. 

Pertentangan berikutnya menyangkut Panitia Aksi Boikot Film Amerika (PABFIAS), badan yang dibentuk oleh Front Nasional tetapi praktis ditunggangi oleh PKI. Aksi-aksi PABFIAS mempertajam konflik antara kelompok koran-koran PKI dan pers anti-PKI. 

Kasus PABFIAS memicu polemik khusus pula antara harian Duta Masjarakat, Sinar Harapan, Merdeka, dan lain-lain di satu pihak, melawan Harian Rakjat, Bintang Timur, Suluh Indonesia, Warta Bhakti, dan sebagainya di lain pihak. Sementara itu, terjadi pula polemik antara Berita Indonesia dan Merdeka, kontra Harian Rakjat dan lain-lain mengenai pro-kontra penyederhanaan partai.

Golongan PKI telah berhasil menguasai PWI, SPS, dan kantor berita Antara, setelah pemerintah menutup sejumlah koran anti-PKI yang bergabung dalam gerakan Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS). Kubu PKI memperbesar kekuatannya dengan menerbitkan koran-koran baru. 

Situasi yang makin mencemaskan mendorong wartawan-wartawan senior, seperti Adam Malik, B.M. Diah, Sumantoro, dengan dibantu wartawan-wartawan muda Jakarta seperti Asnawi Idris, Harmoko (menteri penerangan 1983), Zulharmans, Junus Lubis dan lain-lain, untuk mendirikan BPS di lingkungan pers, radio dan televisi, sebagai wadah perlawanan terhadap ofensif PKI di bidang media massa. 

BPS dibentuk di Jakarta pada 1 September 1964 dengan Adam Malik sebagai ketua, Diah sebagai wakil ketua, dan Sumantoro sebagai ketua harian. Waktu itu, Malik adalah menteri dalam kabinet Sukarno, sementara Diah menjabat duta besar RI di Thailand. 

Pengurus BPS lainnya di Jakarta adalah Hiswara Dharmaputra (Merdeka), Junus Lubis (Warta Berita), Asnawi Idris (Merdeka), Sunaryo (Antara), Mufti AS (Garuda), Hidayat Rahardjo (Revolusioner), W. Umbas (Berita Republik), Sjamsul Basri (Karyawan), J.C.T. Simorangkir (Sinar Harapan), J.K. Tumakaka (Pelopor), Gusti  Mayur (Mimbar Indonesia), Sjamsuddin Lubis (Selekta), dan Sudjarwo (RRI). 

Tercatat sebagai anggota antara lain Sayuti Melik, Zein Effendi SH, Sugiarso, dan Wienaktu.

Pendukung BPS di luar Jakarta adalah Waspada, Mimbar Umum, Indonesia Baru, mingguan-mingguan Mimbar Teruna, Mingguan Film, Suluh Massa, Resopim, Duta Minggu, Genta Revolusi, Siaran Minggu, dan Waspada Teruna, semuanya terbit di Medan. 

Pengurus BPS Medan adalah Tribuana Said sebagai ketua, Arif Lubis, Arshad Yahya, dan lain-lain. BPS juga mendapat dukungan dari wartawan-wartawan anti-PKI di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung.

Lawan-lawan BPS adalah koran-koran PKI, PNI dan pendukungnya seperti Harian Rakjat, Bintang Timur, Suluh Indonesia, Warta Bhakti, Ekonomi Nasional di Jakarta, Terompet Masjarakat dan Djawa Timur di Surabaya, Harian Harapan, Gotong Rojong dan Bendera Revolusi di Medan. 

Koran-koran BPS memperoleh dukungan luas dari sejumlah organisasi politik dan masyarakat, tetapi pada 17 Desember 1964 Presiden Sukarno membubarkan BPS di seluruh Indonesia. 

Keputusan itu disambut gembira oleh kubu PKI. Dengan cepat, PWI yang telah mereka kuasai memecat semua wartawan BPS anggota PWI. Menyusul tindakan pemecatan massal itu, pada 23 Februari 1965 pemerintah memutuskan pembredelan seluruh pers BPS. Salah satu harian yang dicabut izin terbitnya adalah Berita Indonesia. 

Pada 9 Februari, harian ini telah dialihkan menjadi Berita Yudha, dengan Brigjen Ibnusubroto sebaga pemimpin umum, dan Brigjen Nawawi Alif sebagai pemimpin redaksi. Setelah presiden memberangus koran-koran BPS, ABRI menerbitkan satu harian baru bernama Angkatan Bersenjata, di bawah pimpinan Brigjen R.H. Sugandhi dan Letkol Yusuf Sirath.

Pada 25 Maret 1965, lebih satu bulan setelah pembredelan pers BPS, pemerintah melalui Departemen Penerangan mengeluarkan peraturan baru lagi, yang mewajibkan semua surat kabar mempunyai gandulan atau berafiliasi kepada partai politik atau organisasi massa, sehingga gambaran pers pada masa Demokrasi Terpimpin menjadi sebagai berikut:

- Suluh Indonesia (harian PNI) mempunyai delapan afiliasi di beberapa kota

- Duta Masjarakat (NU) dengan tujuh afiliasi

- Harian Rakjat (PKI) dengan 14 afiliasi

- Api Pantjasila (IPKI) dengan tiga afiliasi

- Sinar Bhakti (Partai Katolik) dengan empat afiliasi (tidak terbit)

- Fadjar Baru (Perti) dengan satu afiliasi

Parkindo tidak memiliki harian resmi, tetapi dua surat kabar berafiliasi padanya. Muhammadiyah menerbitkan harian bernama Mertjusuar. Di Jakarta, waktu itu juga terbit harian-harian seperti Bintang Timur, Kompas, dan Sinar Harapan.

Pada pertengahan 1965, dengan dukungan pemerintah Republik Rakyat Cina waktu itu, PKI makin meningkatkan kampanyenya untuk menuntut Nasakomisasi ABRI dan untuk menciptakan “Angkatan ke-5”. 

Sementara itu, pada Agustus terjadi perpecahan besar dalam tubuh PNI, antara kubu Ali Sastroamidjojo-Surachman dengan kubu Hardi-Hadisubeno. Pada 27 September 1965, Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani, mengeluarkan pernyataan menolak Nasakomisasi ABRI dan menentang pembentukan “Angkatan Ke-5”. 

Baca lanjutannya: Sejarah Lengkap Pers Indonesia dari Masa ke Masa (Bagian 8)