Mengenal Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh

Naviri Magazine - Salah satu lembaga pemberi bantuan beasiswa di dalam negeri yang terkenal dan sudah sejak lama berkecimpung dalam bidang pemberian bantuan beasiswa adalah lembaga yang bernama GN-OTA atau Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1996 dan tetap berdiri hingga pada saat ini.

Untuk lebih jauh mengenal lembaga GN-OTA ini, berikut ini akan disajikan profil lembaga GN-OTA, dari semenjak sejarah pendiriannya sampai pada aktivitas mereka dalam hal pemberian bantuan beasiswa. 

Sejarah GN-OTA

Menurut catatan Departemen Sosial, sampai dengan awal 1996, masih ada 5.919.290 anak usia sekolah di seluruh Indonesia yang rawan putus sekolah karena kesulitan biaya. Dari jumlah itu, 390.884 anak terancam putus sekolah pada tahun ajaran 1996/1997. 

Tahun 1999 Pemerintah yang terdiri dari, Departemen dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Menteri Negara Kependudukan / Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan Badan Pusat Statistik yang dikoordinasi oleh Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga GN-OTA melakukan pendataan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin (AUS-KM), sejak itu jumlah AUS-KM meningkat menjadi 7.410.657.

Pemerintah bukannya tidak menyadari hal itu. Berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sudah dimulai secara sistematis sejak tahun 1973, dengan dikeluarkannya Inpres SD. 

Berdasarkan Instruksi Presiden itu, pemerintah melaksanakan berbagai program untuk memperbanyak jumlah kelas/gedung SD dan tenaga guru di seluruh penjuru, bahkan hingga pelosok-pelosok, tanah air. Kualitas guru juga ditingkatkan hingga minimal setara D2.

Masih dalam rangka upaya pemerataan kesempatan belajar, murid-murid SD negeri mendapat pembebasan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) serta memperoleh bantuan buku pelajaran dan buku bacaan secara cuma-cuma.

Setelah prasarana dan sarana belajar dipenuhi, tahun 1984 pemerintah mengeluarkan Inpres tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Enam Tahun. Sepuluh tahun berselang, menyusul dikeluarkan Inpres baru yang mengatur Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 

Artinya, mulai saat itu pemerintah mewajibkan semua anak Indonesia berusia 7 s/d 15 tahun untuk bersekolah minimal sampai tingkat SLTP (SMP, MTs, SLTPLB, dan atau sederajat).

Kendati demikian, pelaksanaan program itu masih menghadapi banyak kendala. Antara lain, kondisi keluarga dan lingkungan yang sangat miskin mengakibatkan si anak tetap tidak mampu bersekolah, bahkan dengan berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah. 

Pemecahan persoalan semacam ini memang perlu dilaksanakan secara lintas sektoral, antara lain melalui berbagai program pengentasan kemiskinan yang saat ini tengah digiatkan pemerintah. Dan tentu saja, hal itu membutuhkan waktu.

Dalam kondisi seperti itu, diperkirakan butuh waktu lebih dari 15 tahun untuk menuntaskan agar seluruh anak Indonesia usia sekolah dapat mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun. Perlu disadari bahwa permasalahan ini bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab orang tua anak dan masyarakat. 

Oleh karena itu, dilakukan upaya-upaya mengembang-tingkatkan kepedulian serta peran serta masyarakat. Pemerintah dan bangsa Indonesia bermaksud menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dimaksud pada tahun 2008

Membantu anak-anak dari sanak-keluarga atau keluarga lain yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan sudah sejak lama tumbuh sebagai tradisi dalam masyarakat kita. Upaya ini dilakukan secara perorangan, berkelompok, maupun melalui yayasan/lembaga sosial. 

Akan tetapi, karena diselenggarakan secara sendiri-sendiri dan sporadis, cara-cara semacam itu tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Potensi masyarakat yang sangat besar sebagai orang tua asuh sudah saatnya digalang dan dikoordinasikan.

Karena itulah pada tanggal 29 Mei 1996, Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA).