Ada Penjual Nasi Goreng Bawa HT, Siapa Sebenarnya Mereka? Ini Penjelasannya (Bagian 2)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Ada Penjual Nasi Goreng Bawa HT, Siapa Sebenarnya Mereka? Ini Penjelasannya - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Polri, sebagai instansi yang mengeluarkan surat keputusan resmi pembentukan Pokdarkamtibmas, tidak memiliki anggaran mendanai atau sekadar memberikan subsidi bagi mitra mereka.

“Belum pernah ada [anggaran dari kepolisian]. Kalau ada, wah senang sekali ini teman-teman. Hahaha,” ujar Alex. Kesulitan keuangan akhirnya diakali dengan mengadakan iuran bulanan sebesar Rp20 ribu per anggota. 

“Ada kas. Misalnya, teman yang belum punya HT, pengin punya HT, kita kreditin. Seragam juga gitu. Enggak semua kita kan mampu. Ada yang hansip, tukang bangunan,” imbuh pria itu, merujuk pada kode komunikasi antara Pokdarkamtibmas dengan polisi.

Gunanto, anggota Pokdarkamtibmas lainnya, mengatakan sebenarnya selama masa pandemi banyak rekannya merasa kesulitan untuk membayar iuran itu. “Ya kita dorong lah sedikit-sedikit agar tetap membayar, meski harus dimaklumi juga,” kata dia. 

Lalu, mengapa mereka memutuskan bergabung dengan Pokdarkamtibmas meski tahu ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung sendiri?

“Saya lihat Pokdarkamtibmas kan sosialnya bagus, tujuannya bagus yaitu untuk membuat warga merasa aman. Jadi, kenapa enggak?” tutur Sayuti yang baru menjadi anggota selama dua tahun terakhir. Beberapa lainnya juga beralasan serupa.

“Demi kepentingan rakyat lah, demi kepentingan lingkungan, menjaga keamanan. Kan kita kalau keamanan bisa bantu polisi. Semua kemauan sendiri,” kata Jamal. Dia merasa bersyukur sebab dari keanggotaan ini dia mempunyai sumber penghasilan.

“Ya, alhamdulillah kalau orang-orang minta jaga, dapat lah uang capek, Rp200 ribu gitu. Ada hajatan, misalnya, Pokdar disuruh bantu ngawasin. Kalau Pokdar enggak pernah minta, itu kebijaksanaan dari yang punya acara,” jelasnya. “Saya dari nganggur sampai kerja begini ya dari Pokdar.”

“Pokdar ini tugasnya tidak bisa menangani ya, tapi hanya mengamankan dan melaporkan. Seperti itu. Misalnya ada kejadian pencurian. Untuk menjaga supaya pencurinya tidak diamuk massa, itu kita amankan. Kalau ada pos kita masukkan pos, baru kita lapor. Lapor ke polisi dulu melalui HT, kita panggil, mereka datang, udah gitu aja,” kata Alex. 

Tetapi, karena tidak ada kewajiban jam jaga, anggota Pokdarkamtibmas tak terikat pada jadwal tertentu. Misalnya, Gunanto yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang potong ayam. Dia sering membawa HT miliknya saat bekerja karena ingin mengantisipasi seandainya ada hal darurat yang harus dia laporkan kepada polisi. 

Sama halnya dengan Jito yang menjadi seorang satpam di sebuah bank. Sejak bergabung dengan Pokdarkamtibmas, dia kerap menenteng dua HT pada waktu bersamaan. “Kalau ada peristiwa kejahatan, lapor pakai HT pasti langsung diangkat oleh polisi. Bisa memudahkan koordinasi dengan Pokdar sub sektor lainya juga,” ujarnya.

Aiptu Kasim, salah satu pembina Pokdarkamtibmas, mengapresiasi kerelaan para anggota organisasi tersebut saat menjalankan peran mereka. Dia juga menyadari ada masyarakat yang menyebut Pokdarkamtibmas sebagai mata-mata polisi, padahal menurutnya, mereka tidak ada bedanya dengan hansip atau pegiat siskamling. 

“Itu salah paham. Pokdar itu adalah sebagai pembantu Polri menghasilkan informasi kalau di wilayahnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya.