Jusuf Kalla Dinilai sebagai Tokoh Paling Kredibel Tuntaskan Konflik Papua

Naviri Magazine - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menyoroti usulan agar Jusuf Kalla (JK) turun tangan menyelesaikan masalah Papua.

Diketahui Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab, mengusulkan Jusuf Kalla (JK) turun tangan menyelesaikan masalah Papua. Untuk itu, ia meminta Presiden Joko Widodo memberi mandat kepada JK.

Menurutnya usulan tersebut sangat tepat, pasalnya rekam jejak JK sudah terbukti dalam mendamaikan konflik di Indonesia.

“Gagasan memberi mandat kepada JK untuk menyelesaikan masalah Papua sangat tepat. Sebab, JK sudah terbukti mampu mendamaikan konflik di Aceh, Poso, dan Ambon,” ujarnya di Jakarta.

“JK juga pernah diminta untuk membantu menyelesaikan konflik di Afghanistan. Bahkan JK mengajak ulama Indonesia untuk mendamaikan konflik tersebut,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Dia menilai JK sangat berpeluang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah di Papua.

“JK juga sosok yang memahami budaya, psikologis, dan sosiologis masyarakat Papua. Ini akan menjadi bekal bagi JK untuk mendekati pihak-pihak yang bermasalah di Papua,” kata dia.

“Selain itu, JK juga tokoh yang sangat dihormati dan dipercaya di Indonesia timur,” tuturnya.

Oleh karena itu, Jamiluddin menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia harus memberi mandat penuh kepada JK agar dapat menyelesaikan masalah Papua.

Menurutnya melalui mandat penuh itu diharapkan JK dapat lebih leluasa dalam menetapkan misi perdamaian, strategi, pendekatan yang akan digunakan, serta tempat dan waktu yang diperlukan.

Selain itu, JK juga sebaiknya diberi kewenangan penuh untuk memilih timnya. Hanya dengan begitu tim JK berpeluang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah di Papua.

“Supaya upaya perdamaian yang akan dilakukan JK berjalan mulus, maka TNI, Polri, dan Inteligen seyogyanya berada dalam kendalinya. Dengan begitu, JK dapat bekerja tanpa khawatir akan ada yang cawe-cawe di luar kendalinya sehingga membuat pihak-pihak yang bermasalah merasa tidak nyaman,” kata Jamiluddin.

“Kalau semua itu sepenuhnya dimandatkan kepada JK, maka masalah Papua dalam waktu relatif singkat akan dapat diselesaikan. Masalahnya apakah Jokowi mau memberi mandat tersebut,” pungkasnya.