Upaya Mengawasi dan Mengontrol Warga Lewat Data DNA (Bagian 2)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Upaya Mengawasi dan Mengontrol Warga Lewat Data DNA - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Pengumpulan sampel DNA ini juga memicu kekhawatiran warga Uighur. Pemerintah dapat menggunakan data yang dihimpun untuk mencocokkan DNA pelaku kejahatan, sehingga keluarga atau orang terdekat pelaku mudah diketahui. Imbasnya, dua pihak terakhir ini akan diawasi lebih ketat. 

Kekhawatiran lainnya, data-data pribadi itu jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, dan disalahgunakan. Dalam laporan Vice, data DNA dalam database mungkin berpotensi mengundang tindak kejahatan seperti peretasan, namun akan lebih berbahaya jika jatuh ke tangan orang yang dikenal.   

Dr. Robert Green, direktur penelitian Genomes to People dari Brigham and Women's Hospital, mencontohkan bahwa DNA yang berisi riwayat penyakit bisa digunakan oleh kompetitor dalam sebuah perusahaan. Si kompetitor bisa saja memanfaatkan informasi tersebut untuk menyarankan kepada pihak perusahaan, bahwa rekannya tak layak bekerja di perusahaan tersebut.

"Anda bisa terlibat dalam perebutan hak asuh ketika DNA mampu memperlihatkan kecenderungan penyakit kejiwaan, misalnya," kata Green. 

Ann Cavoukian, pengelola Privacy and Big Data Institute di Ryerson University, Kanada, mengibaratkan bahwa ketika seseorang mengetahui atau mengakses data genetika, ia sebetulnya sedang menelanjangi orang lain.  

Di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat, proses pengumpulan sampel DNA juga dilakukan, terutama kepada pelaku kejahatan atau korban kecelakaan. Beberapa orang tua juga kerap melakukan pemeriksaan DNA anaknya yang masih balita, guna mendeteksi penyakit sedini mungkin. 

Di beberapa wilayah, seperti Minnesota dan Texas, para orang tua dapat meminta pihak kepolisian untuk menghancurkan data DNA anaknya, ketika sudah tak dibutuhkan lagi dalam pemeriksaan lanjutan. 

Kebijakan setempat memperbolehkan hal tersebut dilakukan demi menjaga privasi sang anak. Namun, tak semua wilayah AS memberlakukan aturan yang sama. Di beberapa negara bagian lain, masih sulit untuk memusnahkan data DNA sang bayi. 

Sayangnya, dalam UU di Cina tak ada pedoman atau hukum terkait data DNA yang dikumpulkan pemerintah.

"Pengumpulan DNA secara massal oleh polisi Cina, serta absennya perlindungan privasi yang efektif atau sistem peradilan independen, sangat rentan disalahgunakan," kata Direktur HRW Cina, Sophie Richardson. 

Sebelum Cina melakukan pengumpulan sampel DNA secara keseluruhan di wilayah Xinjiang, sebenarnya Kuwait menjadi negara pertama di dunia yang menjalankan program sejenis. 

Pada 2015, negara di Teluk Persia itu mengumpulkan DNA dari 1,2 juta warganya, dan 2,9 juta pendatang. Siapa pun yang tak menyerahkan sampel DNA akan dikenai dakwaan kurungan satu tahun penjara, serta denda hingga $33.000. Barang siapa yang memberikan sampel DNA palsu dapat dipenjara selama tujuh tahun.

Program ini dilakukan sebagai langkah preventif terhadap kejahatan dan terorisme, yang marak terjadi di berbagai belahan dunia. Para turis yang mengunjungi Kuwait tak hanya wajib memperoleh visa, tapi juga harus menyertakan data DNA, agar bisa masuk ke negeri tersebut.  

Berbeda dengan Cina, Pemerintah Kuwait meyakinkan warganya dengan membuat kebijakan khusus, yaitu DNA Law 78/2015. Aturan itu melingkupi proses pengumpulan DNA hingga proses penyimpanan. Pemerintah juga menjamin data DNA tidak akan digunakan untuk mendeteksi garis keturunan dan/atau rekam jejak medis.  

Sedangkan di Cina, minimnya regulasi yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah sebelum memberlakukan sebuah program, menjadi kekhawatiran bagi penduduk minoritas Xinjiang. Berkaca dari berbagai tindakan represif dan kontrol yang kerap dilancarkan pemerintah Cina, program pengumpulan DNA tak lebih dari sebuah model kontrol baru terhadap setiap warga Xinjiang.