Kisah Hoax Senjata Pemusnah Massal dan Serangan AS ke Irak (Bagian 2)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Kisah Hoax Senjata Pemusnah Massal dan Serangan AS ke Irak - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Sayangnya, pada 31 Oktober 1998 Presiden Bill Clinton menandatangani UU Pembebasan Irak. Artinya AS mensponsori kelompok pemberontak Irak yang ingin menggulingkan Saddam Husein.

 

Saddam geram. Di hari yang sama ia mengusir anggota PBB yang sedang merampungkan tugas memeriksa fasilitas pengembangan senjata pemusnah massal Irak. Beruntung, sebagian besar di antaranya sudah tak aktif dan akhirnya terbengkalai. 

Kebodohan Bush, Kecerobohan Intelijen AS 

Jika memang senjata pemusnah massal adalah kabar hoaks, mengapa AS tetap menggunakannya untuk menginvasi Irak? Peta politik elite AS berubah sejak Bush naik. Ia dan jajaran administrasinya menjajaki kebangkitan neokonservatisme yang sejak 1990-an amat bernafsu menggulingkan Saddam. 

Terlepas faktor ini, ditambah ketepatan momentum usai aksi teror 9/11, invasi Irak adalah hasil dari kekeliruan intelijen AS dalam menjaring informasi. Jane Mayer mendalami kasus ini dalam bukunya, The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned Into a War on American Ideals (2009). 

Mayer mewawancarai Roger Chessey yang pernah bekerja di Dewan Keamanan Nasional AS era Bush. Chessey mengungkapkan betapa buruknya cara Bush mendapatkan informasi intelijen dari para anak buahnya. 

“Kesalahannya bukan cuma analisis intelijen sebelum diserahkan ke presiden. Tapi sebab tak ada filter. Kebanyakan analisis itu sampah. Tak ada yang dipilah dengan baik atau disaring. Tapi langsung ke presiden dan para penasihatnya, yang bukan pakar intelijen. Di situlah kesalahan dibuat,” jelasnya. 

Dari awal kerjanya pun sudah bias. Tak lama usai pengeboman World Trade Center, pencarian dalang teror dilandasi motif mengkambinghitamkan Saddam Husein. Itu adalah titah langsung dari Bush. Kondisi ini tidak sampai membuat para intelijen AS memalsukan informasi ke telinga sang presiden, namun mereka cenderung hanya menganggap penting informasi yang menguatkan ambisi Bush. 

Mirip bagaimana framing sebuah media bekerja. Ini pula yang mengakibatkan perdebatan terkait kredibilitas informasi antar intelijen, sesuai laporan NIE. Mengutip laporan Vox, contohnya terjadi pada tahun 2001, saat intelijen AS amat mengandalkan informasi dari seorang laki-laki bernama Ibn al-Sheikh al-Libi. Libi dibawa dari Afghanistan, disiksa dulu di Mesir, kemudian baru dipindah ke AS. Di AS ia berkata jika Saddam menyediakan pelatihan senjata kimia dan biologis untuk Al-Qaeda. 

Departemen Pertahanan AS sudah mengingatkan bahwa informasi dari Libi tidak bisa dipercaya. Namun Bush tetap menggunakannya sebagai sumber yang kredibel. Bush berulang kali menyebarkan informasi dari Libi ini di panggung-panggung resmi. Padahal hasil temuan banyak lembaga investigasi usai invasi menyangkal cerita-cerita Libi. 

AS juga amat menggantungkan analisis intelijennya pada Rafid Ahmed Alwan al-Janabi, seorang warga Irak yang mengasingkan diri ke Jerman. Ia mengklaim punya informasi langsung tentang program senjata pemusnah massal Irak yang dijalankan secara rahasia. 

Lagi-lagi, meski intelijen Jerman dan Inggris mengingatkan AS bahwa informasi Janabi tak bisa diandalkan, AS justru menjadikannya salah satu bukti kuat menuju invasi. Pada 2011, Janabi baru mengakui bahwa informasi yang ia berikan palsu belaka. 

Kepada Guardian ia menjelaskan bahwa motif kebohongannya didorong keinginannya melihat Saddam tumbang. Ia pernah punya masalah dengan rezim Saddam, sehingga pada 1995 memutuskan pergi dari Irak. 

Meski tinggal di negeri orang, cita-cita agar kekuasaan Saddam segera berakhir selalu tersimpan di benaknya. Oleh sebab itu Janabi turut gembira dengan kemenangan AS dan koalisi dalam invasi Irak. Ia senang dulu punya kesempatan untuk membuat cerita bualan hanya agar dendamnya terpenuhi. 

“Aku dan anakku bangga dengan itu, dan kami bangga karena kami adalah alasan Irak bisa mencicipi sedikit rasa demokrasi,” imbuhnya. 

Janabi tidak sepenuhnya salah. Terutama jika yang ia maksud dengan demokrasi adalah pendudukan militer AS (baca: Perang Irak) selepas invasi, hingga baru benar-benar berakhir di tahun 2011. 

Lagi pula, Janabi juga tak bisa mengelak dari fakta ini: labilnya kondisi politik-sosial Irak setelah invasi, konflik sektarian yang berkecamuk selama bertahun-tahun akibat munculnya ISIS dan kelompok bersenjata lain, Timur Tengah yang terus terkoyak akibat manuver kelompok-kelompok itu, juga puluhan ribu nyawa rakyat sipil yang melayang sia-sia.