Bagaimana Cara Tim Cyber Crime Kepolisian Melacak Akun Anonim di Media Sosial?

Apabila ada kasus kriminal yang berkaitan dengan masah digital dan dunia maya, misal kasus peretasan, penipuan online atau kasus lainnya, itu menjadi bagian kerja dari Tim Cyber Crime Polri untuk mengatasinya.

Maraknya kasus kejahatan digital maupun aksi cyber bullying lewat sosial media sering terjadi. Dalam beberapa kasus, banyak akun akun sosial media yang tidak menggunakan identitas asli alias anonim.

Banyak pihak yang merasa risih dan khawatir terhadap keberadaan akun-akun anonim di media sosial. Pasalnya, akun-akun ini kerap dijadikan ajang untuk mendiskreditkan serta memeras seseorang. 

Lantas, bagaimana cara penyidik melacak akun dan membuktikan pemilik akun-akun anonim itu?

Kepala Divisi Hukum Indonesia Cyber Law Community (ICLC) Josua Sitompul menjelaskan, sebenarnya ada beberapa cara yang dilakukan Tim Cyber Crime untuk melacak seseorang sebagai pemilik atau admin akun anonim.

Pertama, melihat dari kesesuaian pola tulisannya. “Kan kadang-kadang ada orang yang membuat satu tulisan itu sangat spesifik. Misalnya, kalau saya ngomong thanks itu ‘tks’, orang lain ‘tx’. Atau mungkin juga dari pola tulisannya yang lain,” jelas Josua.

Kesesuaian pola tulisan tersebut dapat dilihat dengan cara membandingkan konten yang ada di dalam akun anonim dengan konten yang ada di blog atau website resmi milik orang tersebut, lanjutnya.

Kedua, jelas Josua, pelacakan yang paling akurat adalah melalui pencarian IP address si pelaku. Namun, untuk kasus-kasus jejaring sosial seperti facebook dan twitter, pelacakan IP address susah untuk didapatkan.

“Itu (media sosial) kan servernya ada di Amerika, jadi kita akan memiliki kesulitan yang signifikan untuk minta IP ke mereka ketika akan melacak akun anonim” ujarnya.

Josua menceritakan pernah memiliki pengalaman yang cukup panjang ketika meminta IP address kepada salah satu media sosial. Untuk bisa mendapatkan IP address dari pelaku, pemohon harus memenuhi hukum yang berlaku di Amerika, hal inilah yang dirasa tidak mudah dalam proses mendapatkan lokasi pelaku.

Apalagi, lanjut Josua, birokrasi di sana juga tidak mudah. “Untuk memohonkan IP address itu, kita harus berkoordinasi dengan kedutaan negara pemilik server. Kemudian, kedutaan juga akan melihat kasus apa yang dimiliki dan seberapa signifikan kasus tersebut,” jelasnya.

“Secara spesifik kalau seandainya kasus ini berhubungan dengan penghinaan, terdapat perbedaan mendasar pada freedom of speech (kebebasan berpendapat).

“Kebebasan mereka (hukum di Amerika) berbeda dengan kebebasan berekspresi kita. Mereka kalau yang saya lihat jauh lebih tinggi, maksudnya mereka itu lebih memberikan kebebasan untuk mengeluarkan kata-kata yang mungkin di dalam kondisi kita termasuk penghinaan,” tuturnya.

“Tapi yang menjadi masalah, ketika kita berbicara mengenai pembuktian secara elektronik ya tentunya yang harus dilihat kan siapa yang benar-benar melakukan perbuatan itu secara faktual,” ucap Josua.

Proses Identifikasi dan Analisa Barang Bukti

Berikut adalah gambaran mengenai proses digital forensik secara umum yang dilakukan Tim Cyber Crime Kepolisian. Ada beberapa proses yang dilakukan dalam digital forensik, salah satunya adalah identifikasi.

Proses identifikasi dilakukan untuk memeriksa dengan seksama barang atau sistem elektronik yang mengandung informasi atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti. Meski begitu, untuk membuktikan kasus ini, bukan berarti hanya bergantung pada alat bukti elektronik.

Dalam kasus cyber crime tidak selalu menekankan pada alat bukti elektronik semata. Dalam melacak akun anonim, pembuktian-pembuktian yang konvensional, serta alat bukti-alat bukti yang konvensional yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, juga masih sangat relevan untuk digunakan.