Sejarah Reformasi: Kisah Terjungkalnya Gus Dur dari Kursi Presiden (Bagian 1)

Tanggal 29 Januari 2001 adalah hari penuh ketegangan di ibu kota. Pada hari itu DPR menggelar Sidang Paripurna membahas hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) investigasi dugaan penyimpangan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog)—awam disebut Bulog Gate. 

Pansus DPR menyerahkan laporan setebal 27 halaman kepada Ketua DPR Akbar Tandjung yang berisi dua kesimpulan utama. Pertama, Presiden Abdurrahman Wahid diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog. Kedua, Presiden inkonsisten dalam pernyataannya mengenai aliran dana dari Sultan Brunei. 

Harian Kompas (30 Januari 2001) melaporkan Sidang Paripurna itu berjalan dengan alot. Akbar Tandjung selaku pemimpin sidang beberapa kali terpaksa menghentikan sidang dan memberi waktu untuk lobi karena kebuntuan pembahasan. 

Sidang juga diwarnai aksi walk out enam anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) yang tak setuju sidang dilanjutkan. Meski begitu Sidang Paripurna terus dilanjutkan dan tetap memutuskan menerima laporan Pansus DPR yang menurut F-KB tidak memenuhi asas legal formal Tata Tertib DPR. 

“Tandjung mengungkapkan, Rapat Paripurna DPR yang dimulai sejak pukul 09.40 itu baru mencapai kata sepakat pada pukul 20.30, setelah seluruh anggota Dewan yang hadir bisa menghindari voting yang sudah membayang-bayangi saat break dan lobi intensif dilakukan,” tulis Kompas. 

Sementara sidang krusial itu berlangsung, suasana di luar Gedung DPR/MPR juga tak kalah menegangkan. Harian Kompas melaporkan belasan ribu orang dari elemen mahasiswa dan masyarakat umum berdemonstrasi di halaman Gedung DPR/MPR. Yang bikin tegang adalah karena itu bukan demonstrasi tunggal—mereka terbelah dalam dua kubu: pro dan anti-Presiden Abdurrahman Wahid. 

Kubu anti-Gus Dur tentu saja meneriakkan tuntutan agar Gus Dur turun dari jabatan presiden. Lain itu mereka juga meneriakkan slogan “reformasi sampai mati”. Sementara kubu pro-Gus Dur selain mendengungkan dukungan, juga meneriakkan slogan-slogan anti Orde Baru dan Golkar. 

Meski sempat terjadi pendobrakan pintu gerbang Kompleks Parlemen oleh mahasiswa anti-Gus Dur, aparat keamanan masih bisa mengendalikan situasi. Demonstransi anti-Gus Dur itu lantas diperbolehkan masuk ke halaman Gedung DPR/MPR yang telah lebih dulu dipenuhi demonstran pro-Gus Dur. Untunglah demonstrasi dengan jumlah massa yang tergolong besar itu berakhir tertib. 

Menjelang petang hari, kedua kubu demonstran membubarkan diri dengan mengambil jalan terpisah. Meski demikian hari itu memang sungguh menegangkan. Pasalnya, demonstrasi besar tak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga di beberapa daerah. 

Kompas mencatat demonstrasi juga terjadi di Purwokerto dan nyaris pecah jadi bentrokan antarkubu. Di Makassar, ratusan mahasiswa anti-Gus Dur menggeruduk Gedung DPRD dan melakukan aksi pencopotan foto presiden. Sementara itu, sekitar 2.500 massa pro-Gus Dur juga berunjuk rasa memenuhi Gedung DPRD DI Yogyakarta. 

Tapi rupanya situasi gawat di ibu kota dan beberapa kota itu tak membuat Presiden Abdurrahman Wahid terusik. Dari kantornya di Bina Graha, Gus Dur dengan santai memberi komentar bahwa tak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Juga terhadap segala tuntutan mundur dari jabatan presiden dari mahasiswa, masyarakat, dan sebagian anggota DPR, Gus Dur bergeming. 

"Saya tidak akan mundur karena yang mengangkat saya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)," ujar Gus Dur kepada wartawan sebagaimana dikutip harian Kompas. 

Gus Dur Salah Langkah 

Situasi tegang pada 29 Januari 2001 dan tuntutan mundur terhadap Gus Dur dari sebagian kelompok di Jakarta itu tak terjadi secara instan. Demonstrasi besar di Gedung DPR/MPR itu adalah kulminasi dari konflik antarelite politik di eksekutif dan legislatif yang bergulir sejak setahun sebelumnya. 

Sejak awal terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999, banyak kalangan politik yang meragukan prospek kepemimpinan Gus Dur. Di masa transisi menuju demokrasi, banyak harapan muluk yang musti dipikul Gus Dur. Ia diharap bisa mengakhiri krisis ekonomi, mereformasi militer dan birokrasi tinggalan Orde Baru, hingga memperbaiki hubungan antarkelompok masyarakat yang terpecah. 

“Mereka semua merasa bahwa hal ini harus dapat dicapai dalam waktu enam bulan atau setahun ia menjabat sebagai presiden. Harapan-harapan seperti itu benar-benar tak mungkin terealisasi,” tulis Barton dalam Biografi Gus Dur (2017, hlm. 396). 

Dalam situasi menekan ini ia nyaris sendirian. Barton boleh saja menyebut Gus Dur seorang operator politik yang mahir, tapi gayanya yang eksentrik dan sulit ditebak sering justru malah menyulitkan dirinya sendiri. 

Langkah-langkah politiknya yang sering dianggap “ugal-ugalan”—seperti ketika ia memecat Wiranto atau memperbolehkan orang Papua mengibarkan bendera bintang kejora—meresahkan elite politik yang sejak awal sudah skeptis. Lebih-lebih, media pun tak terlalu simpati padanya. 

Situasi jadi makin sulit bagi Gus Dur sejak April 2000. Saat itu Gus Dur memecat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Dalam bukunya, Barton menyebut Gus Dur menilai Laksamana tak maksimal bekerja. Namun begitu, alasan yang beredar di media menyebut bahwa keduanya dipecat karena terindikasi melakukan korupsi. 

Baca lanjutannya: Sejarah Reformasi: Kisah Terjungkalnya Gus Dur dari Kursi Presiden (Bagian 2)