Sejarah Reformasi: Kisah Terjungkalnya Gus Dur dari Kursi Presiden (Bagian 2)

Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Sejarah Reformasi: Kisah Terjungkalnya Gus Dur dari Kursi Presiden - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Gus Dur membantah alasan itu. Namun, pemecatan itu sendiri adalah langkah yang salah. Gus Dur memecat Laksamana tanpa berkonsultasi dengan Megawati dan itu membuat hubungan keduanya menjadi dingin dan canggung. Pasalnya, Laksamana adalah “anak kesayangan” Megawati dan bintang cemerlang di PDI-P. 

“Pemecatan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla telanjur tak bisa diterima dan dipahami oleh PDIP dan Golkar yang kemudian mengajukan hak interpelasi di parlemen,” tulis Virdika Rizky Utama dalam Menjerat Gus Dur (2020, hlm. 150). 

Musuh Politik Gus Dur Bergerak 

Hanya berbilang minggu, posisi dan reputasi politik Gus Dur jadi kian gawat gara-gara dua skandal yang muncul hampir bersamaan. Dua skandal itu adalah tuduhan keterlibatannya dalam penyelewengan dana Bulog dan bantuan Kerajaan Brunei untuk Aceh. 

Menurut Barton, kendati banyak orang tak percaya Gus Dus korupsi, dua skandal ini amat merugikan reputasi Gus Dur. Musuh-musuh politiknya di DPR lantas memanfaatkan skandal ini untuk menekan kepemimpinan Gus Dur lebih keras lagi. 

Seturut penelusuran Virdika (hlm. 155), musuh-musuh politik Gus Dur datang dari empat kelompok. Dua kelompok adalah mereka yang kecewa karena kalah dalam Pemilu 1999 dan sisa-sisa Orde Baru. Tak ketinggalan juga jenderal-jenderal yang gusar dengan supremasi sipil yang dilaksanakan Gus Dur. Kelompok keempat adalah kelompok Poros Tengah.

Semula mereka adalah pendukung Gus Dur dalam pemilihan presiden 1999. Kelompok ini lalu berbalik jadi oposan karena gagal memperoleh konsesi politik dan ekonomi setelah Gus Dur naik jadi presiden. Langkah-langkah untuk menjegal Gus Dur pun mulai bergulir sejak September 2000. Itu ditandai dengan terbentuknya Pansus DPR untuk menyelidiki kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. 

Tak hanya melalui DPR, usaha delegitimasi Gus Dur pun juga dilakukan dalam acara publik. Sebagaimana dilakukan oleh Amien Rais kala berbicara dalam forum Korps Alumni HMI (KAHMI) pada 25 Oktober 2000. Amien yang mempelopori Poros Tengah dan ikut mendukung pencalonan Gus Dur sebagai presiden saat itu justru menyatakan menyesali dukungannya. 

“Saya minta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia atas pilihan yang keliru. [...] Sekarang jelas bahwa Gus Dur memang tidak bisa bertahan lebih lama lagi demi bangsa dan kelanjutan dari republik, serta keutuhannya di masa mendatang,” ungkap Amien sebagaimana dikutip Virdika (hlm. 190). 

Barton juga menyebut adanya langkah-langkah yang lebih konkret untuk mendelegitimasi kepemimpinan Gus Dur di DPR pada akhir November. Sebanyak 151 anggota dewan menyerahkan sebuah dokumen kepada Ketua DPR Akbar Tandjung yang berisi sejumlah alasan yang dinilai kuat untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi presiden. 

Dari seluruh penandatangan dokumen itu, yang terbanyak adalah dari PDI-P (47 orang), Golkar (37 orang), dan Fraksi Reformasi yang berafiliasi dengan PAN atau Amien Rais (34 orang). 

Selain pemecatan mendadak atas Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla, alasan lain yang diajukan kelompok ini adalah usulan Gus Dur untuk mencabut Tap MPR tentang larangan doktrin komunisme dan izin pengibaran bendera Bintang Kejora. 

“Walaupun keluhan-keluhan masing-masing anggota DPR terhadap presiden berbeda-beda, namun akhirnya mereka sepakat akan satu mekanisme yang terbaik untuk mendongkelnya: yaitu dengan terus melaksanakan investigasi Pansus mengenai skandal Bulog dan Brunei,” tulis Barton (hlm. 455). 

Memanasnya konflik antara Gus Dur dan penentangnya ini lantas merembet juga ke mahasiswa dan masyarakat umum. Sebagaimana yang telah disebut sebelumnya, mereka ini terbelah dalam dua kubu besar: pendukung Gus Dur dan anti-Gus Dur. Sejak itu dua kubu ini pun kian rajin turun ke jalan menggelar demonstrasi. 

Demonstrasi yang terjadi pada 29 Januari 2001 adalah puncaknya dan merupakan yang terbesar. Seturut penelusuran Virdika, demonstran anti-Gus Dur dimotori aktivis HMI, BEM UI, BEM IPB, KAMMI dan beberapa BEM universitas negeri lainnya. Isu yang diusung kelompok ini adalah kegagalan Gus Dur melaksanakan visi reformasi dan tuntutan mundur. 

Sementara kubu pendukung Gus Dur umumnya adalah kalangan Nahdliyin seperti Banser, PMII, Garda Bangsa, IPNU, dan IPPNU. Mereka menuduh Pansus Bulog Gate dan Brunei Gate adalah alat politik untuk menjatuhkan Gus Dur dan rekayasa sisa-sisa Orde Baru. 

“Kekuatan gerakan mahasiswa yang bergerak saat ini tidak banyak berbeda dengan polarisasi yang terjadi di tingkat elite politik. [...] Kehadiran mereka dimeriahkan dengan sejumlah massa demonstran bayaran dan massa yang digerakkan oleh partai politik, yang mungkin akan terus bertambah dalam pekan ini,” tulis harian Kompas (29 Januari 2001). 

Maka itu tak heran jika masyarakat umum tak bersimpati pada demonstrasi itu. Tak seperti gerakan reformasi 1998 yang menumbangkan rezim lalim, demonstrasi yang terjadi antara November hingga akhir Januari itu tak lebih dari kerumunan massa yang saling sikut hanya untuk membela kepentingan elite politik. 

Meski begitu, sejarah mencatat bahwa kongkalikong para oposan dan konflik horizontal yang terus memanas inilah yang kemudian menjungkalkan Gus Dur dari kursi presiden.