Kelompok Garis Keras di India Minta Putusan Larangan Jilbab Dijalankan

Sejumlah kelompok garis keras di India menuntut putusan pengadilan di negara bagian Karnataka, yang melarang murid perempuan Muslim menggunakan jibab atau kerudung saat di ruang kelas, dijalankan. Putusan pengadilan itu telah membuat murid Muslim perempuan waswas dan berunjuk rasa.

“Kita ini adalah sebuah negara Hindu dan kami tidak ingin melihat pakaian Muslim di institusi pendidikan negeri ini dan aturan sama diberlakukan di penjuru India,” kata Rishi Trivedi, Ketua kelompok Akhil Bharat Hindu MahaSabha.

Sejumlah wanita mengikuti aksi protes terkait larangan hijab, di Shaheen Bagh, New Delhi, India. Pekan lalu sejumlah sekolah di kota pesisir Udupi menolak siswa Muslim yang mengenakan jilbab dengan alasan perintah kementerian pendidikan, yang memicu protes dari orang tua dan siswa. 

Sebelumnya pada Selasa, 15 Maret 2022, Pengadilan Tinggi Karnataka menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama pada Februari 2022 untuk melarang murid perempuan Muslim menggunakan jilbab saat berada dalam kelas. Karnataka adalah sebuah negara di selatan India.      

Seorang murid perempuan sudah mengajukan banding atas putusan ini, yang akan ditinjau pada bulan depan oleh pengadilan. Di India, tidak ada pakem aturan untuk seragam sekolah dan negara-negara bagian lainnya. Biasanya, perkara seragam ini diserahkan ke sekolah untuk memutuskan.

Larangan pengadilan telah memancing protes dari pelajar dan orang tua murid. Kritik menyebut putusan pengadilan itu adalah cara untuk memarginalisasikan masyarakat Muslim India, yang jumlahnya sekitar 13 persen dari 1,35 miliar jiwa populasi India.

Sejumlah pucuk pimpinan di kelompok Vishva Hindu Parishad (VHP) mengatakan telah menyorongkan proposal larangan menggunakan jilbab pada pemerintah negara bagian Gujarat. Mereka juga akan mengajukan proposal yang sama ke negara bagian Uttar Pradesh, yakni sebuah negara bagian yang paling padat penduduknya.