Nasib Pekerja di Tengah Wabah Corona: Dirumahkan, Tak Ada Pesangon (Bagian 3)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Nasib Pekerja di Tengah Wabah Corona: Dirumahkan, Tak Ada Pesangon - Bagian 2). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Kesimpulan itu muncul setelah Sindikasi membuka posko pengaduan buat mereka yang terdampak PHK atau dirumahkan karena pandemi COVID-19. “Sejauh ini karena sosial distancing, kita hanya bisa mengarahkan atau membantu memberitahu hak-hak teman-teman yang dilanggar perusahaannya,” kata Hambali, yang masih menerima aduan.

Ia tak menampik bahwa masih banyak pekerja yang masih tak paham haknya, dan mau tak mau menerima keadaan dan tawaran perusahaan tanpa perundingan—yang cuma menguntungkan perusahaan.

“Makanya, kita menyarankan banyak-banyak ngadu deh, dan banyak-banyak lapor. Biar semua orang tahu, bahwa memang ada PHK besar-besaran, dan bisnis-bisnis sedang memotong hak-hak kita,” ungkap Hambali.

Ada tiga rekomendasi yang menurut Hambali harus tetap dilakukan para pekerja. Pertama, pastikan keputusan PHK atau dirumahkan tidak terjadi sepihak. “Kedua, yang bisa dilakukan adalah bernegosiasi dengan perusahaan, agar pekerja mendapat hak-haknya sesuai yang diatur oleh undang-undang. Dan ketiga, tentu saja berserikat,” tambah Hambali.

Poin terakhir penting karena secara kolektif tuntutan pada perusahaan akan lebih kuat, dan para pekerja bisa lebih kuat dan saling membantu di saat krisis besar begini.

Berharap bantuan pemerintah 

Selain mengimbau perusahaan-perusahaan untuk tidak melakukan PHK, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dianggap akan membantu situasi ini. Salah satu yang paling kontrovervial adalah Kartu Prakerja.

Pada 24 Maret lalu, Jokowi mengatakan pemerintah menganggarkan duit Rp10 triliun untuk program ini. Dari total Rp405,1 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan wabah COVID-19, Presiden Jokowi mengalokasikan jaring pengaman sosial sebesar Rp110 triliun untuk masyarakat lapisan bawah.

Sementara untuk program Kartu Prakerja mendapat anggaran Rp20 triliun, yang rancangan awalnya hanya mendapat Rp10 triliun. Uang itu diharapkan bisa berguna buat 5,6 juta orang, terutama pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.

“Jumlah kuota penerima per minggu 164.782 orang,” kata Panji Winanteya Ruky, Direktur Kemitraan, Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem di Kemenko Perekonomian.

Konsep program Kartu Prakerja ini mengundang kontroversi karena beberapa hal, salah satunya dianggap ekonom Yudhistira Adhinegara, dari Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), kurang pas dan tepat sasaran dalam menghadapi tekanan ekonomi karena COVID-19.

“Pekerja informal yang kehilangan pendapatan dan korban PHK butuh bantuan tunai, bukan dikasih pelatihan dulu,” tambah Bima.

Program ini memang menyediakan pelatihan buat mereka yang lulus seleksi mendaftar di laman prakerja.go.id, dengan rincian insentif: bantuan pelatihan Rp1 juta, tunjangan bulanan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei Rp150.000 per peserta. Totalnya, Rp3.550.000. Dan sejauh ini pelatihan yang dimaksud berlangsung online.

Angka ini juga sebetulnya dianggap banyak orang tak cukup layak. “Pengalaman dua tahun jadi wartawan ya, kagak percaya gue sama pemerintah. Itu programnya pasti ribet, dan yang ditawarkan juga jauh dari cukup,” kata Jerry, menganggapi Kartu Prakerja. Ia sendiri tak berminat untuk mendaftar.

Namun, ia masih berharap pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang tanggap untuk menghadapi situasi PHK besar-besaran. Bukan cuma membantu para pekerja yang dirumahkan dan di-PHK, pemerintah menurutnya juga harus membantu perusahaan-perusahaan yang memang sulit bergerak karena pandemi ini.

Esmeralda lain lagi. Ia tengah mempertimbangkan untuk ikut mendaftar Kartu Prakerja, meski sepakat bahwa nominal bantuan yang dianggarkan amat kecil. “Dua temenku yang dirumahkan juga udah coba daftar, aku juga mau coba. Coba yang bisa dicobalah sekarang,” katanya sambil tertawa getir.

Esmeralda berharap pemerintah punya jalan keluar yang sigap dan tangkas untuk masalah PHK di masa krisis ini. “Bayangkan aja kalau orang-orang perantau kayak aku pada pulang kampung semua karena enggak ada kerjaan lagi, pasti jadi masalah baru buat pemerintah,” tambahnya.

Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.