Siti Fadilah Supari: Dari Flu Burung, WHO, Tuduhan Korupsi, hingga Diwawancarai Deddy Corbuzier

Naviri Magazine - Penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dan belum ditemukan vaksinnya, memunculkan satu nama di Indonesia. Nama itu adalah Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan periode 2004-2009 era Kabinet Indonesia Bersatu.

Nama Fadilah muncul setelah pernyataannya dari balik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pondok Bambu, Jakarta Timur, diberitakan berbagai media massa. Sejumlah tokoh pun mendorong pemerintah agar membebaskannya dari dalam penjara. Petisi pun digalang untuk upaya itu.

Suara Fadilah dari balik jeruji saat masa pandemi Covid-19, termasuk surat terbuka ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), digambarkan secara umum oleh Bisnis.com melalui artikel 'Teori Konspirasi Siti Fadilah, Bill Gates, dan Surat pada Jokowi', yang dilansir pada Senin malam, 27 April 2020. 

Ada beberapa alasan yang disodorkan sejumlah pihak untuk pembebasan Fadilah. Di antaranya yakni Fadilah telah berusia lanjut, memiliki jasa luar biasa saat penanganan wabah virus flu burung (avian influenza) tahun 2005 hingga sekitar tahun 2008, dapat membantu pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19, hingga perkara yang membawa Fadilah ke jeruji besi sebagai konspirasi.

Tudingan persekongkolan disodorkan dengan menggunakan argumentasi, Fadilah vs World Health Organization (WHO), serta didasarkan buku yang pernah dirilis Fadilah. Buku tersebut berjudul 'Saatnya Dunia Berubah: Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung' dalam versi bahasa Inggris (2007) dan bahasa Indonesia (2008).

Dalam bukunya, Fadilah membongkar konspirasi Barat tentang sampel virus flu burung dan komersialisasi vaksin. Menurut Fadilah, pihak Barat sengaja membuat virus flu burung sebagai senjata biologi.

Buku berbahasa Inggris berhasil ditarik dari pasar, tapi versi bahasa Indonesia masih tetap bertahan bahkan hingga kini. Karena Fadilah tidak mau berkompromi dengan pihak Barat - WHO - maka Fadilah diperkarakan hingga berujung narapidana di dalam lapas.

Tidak sampai di situ. Mentalis sekaligus YouTuber dan influencer Deddy Corbuzier pun ikut turun gelanggang dengan menemui dan mewawancarai Fadilah di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, di sela Fadilah menjalani pembantaran perawatan.

Wawancara bisa terjadi atas permintaan Fadilah. Hasil perbincangan Fadilah bersama Deddy kemudian diunggah Deddy di akun Youtube ‘Deddy Corbuzier’ pada Kamis, 21 Mei 2020. 

Wawancara dengan durasi 25 menit 47 detik itu diberi judul 'SITI FADILAH, SEBUAH KONSPIRASI - SAYA DIKORBANKAN (EXCLUSIVE)'. Deddy menuliskan narasi singkat untuk video tersebut. Di antara isinya, "Beliau dituduh korupsi (tidak terbukti) dan dijebloskan dalam penjara hingga saat ini."

Potongan video dengan caption serupa juga diunggah Deddy di tanggal yang sama lewat akun Instagram miliknya, ‘@mastercorbuzier’. 

Wawancara Deddy dengan Fadilah mencakup beragam isu. Di antaranya keberhasilan penanganan virus flu burung di masa Fadilah menjabat sebagai menkes, perlawanan Fadilah terhadap WHO, polemik buku 'Saatnya Dunia Berubah: Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung' yang diterbitkan Fadilah, konspirasi komersialisasi vaksin, pandangan Fadilah tentang Covid-19 dan penanganannya, kondisi kesehatan Fadilah, hingga penegakan hukum yang dijalankan oleh Indonesia, perkara korupsi yang membawa Fadilah menjadi narapidana, pengalamannya di balik jeruji besi, dan masa pidana yang dijalani.

Di awal wawancara, Deddy memperkenalkan Fadilah sebagai mantan menkes yang pernah berjuang melawan virus flu burung.

Deddy juga mengatakan, dia telah membaca informasi (Deddy tidak menyebutkan informasi dari mana). Dari informasi itu, Deddy menarik kesimpulan bahwa Fadilah “sebagai seorang pahlawan yang berhasil menghilangkan flu burung di Indonesia dan dunia. Itu benar, Bu?”

Menjawab pertanyaan Deddy, berdasarkan kesimpulan Deddy, Fadilah mengatakan, "Jadi membatalkan penetapan pandemi flu burung oleh WHO.”

Materi awal yang disodorkan Deddy sebagai bahan pertanyaan yakni Fadilah dipenjara karena dituduh melakukan korupsi sebesar Rp 6 miliar atau menerima sekitar Rp 1,3 miliar.