Heboh Kader PDI Nolak Vaksin, “Kalau Oposisi yang Begini, Ceritanya Pasti Lain”

Naviri Magazine - Penolakan Anggota DPR dari PDIP, Ribka Tjiptaning, terhadap vaksinasi Corona bikin heboh. Namun, kader banteng itu tak mendapat banyak serangan, baik dari internal PDIP atau dari kalangan pro pemerintah lainnya. 

Apalagi sampai ada yang melaporkannya ke Polisi. Melihat nasib mujur Ribka ini, ada yang nyeletuk, "kalau tokoh oposisi yang bersikap begini, ceritanya bisa lain..."

Penolakan Ribka sebenarnya cukup menohok. Di tengah usaha keras pemerintah menyakinkan masyarakat agar mau divaksin, penulis buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI" ini terang-terangan menolak. Bahkan sesumbar memilih membayar denda daripada disuntik vaksin. 

Namun, sikap berani Ribka ini tidak membuatnya mendapat hukuman keras. Hanya ada beberapa tokoh saja yang menyayangkan penolakan Ribka. Sisanya, adem-adem saja. Di dunia maya, yang biasanya menjadi “area pembantaian”, juga sepi.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto juga membela Ribka. Menurut Hasto, inti yang disampaikan Ribka adalah kritik terhadap komersialisasi kesehatan. 

Ribka ingin menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat dikesampingkan.

Hasto mencontohkannya pada pelayanan tes PCR. Dalam praktik selama ini, rakyat dan orang berduit dibeda-bedakan. 

Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil tes PCR cepat. Sedangkan bagi rakyat kecil, harus menunggu 3 sampai 10 hari. 

“Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning.  Pelayanan kesehatan itu untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," katanya, di Jakarta, kemarin.

Terkait vaksinasi, Hasto memastikan PDIP mendukung 100 persen. Sebab, program tersebut penting bagi masyarakat. 

"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, juga dinyatakan bahwa sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR mendukung,” katanya.

Hasto bahkan memastikan, PDIP akan membantu pemerintah untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan pentingnya vaksinasi ke masyarakat. Agar pro kontra vaksinasi ini bisa diminimalisir.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin sudah menjawab penolakan Ribka. Pria yang akrab disapa BGS ini memastikan, tak ada bisnis terkait vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. 

Vaksinasi dilakukan semata-mata untuk melindungi warga Indonesia dengan terciptanya herd immunity di tengah masyarakat.  

“Ini kan public goods (barang publik), dibeli oleh uang negara. Jadi, mesti dipastikan hati-hati benar pemakaiannya untuk kepentingan publik, karena ini adalah barang milik publik,” kata BGS, usai Rapat Kerja lanjutan bersama Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Dalam kesempatan itu, BGS juga mengajak para anggota DPR untuk bekerja sama menyukseskan program vaksinasi. Dengan begitu, bisa melindungi diri, keluarga, bahkan seluruh masyarakat Indonesia dari Covid-19.

Namun, BGS mempersilakan anggota DPR untuk menentukan keputusannya terkait vaksin Corona. 

"Adalah tugas kami untuk bisa meyakinkan, mengajak Bapak/Ibu untuk bersama-sama menunaikan fitrahnya kita sebagai manusia untuk do good for the public (melakukan yang baik untuk masyarakat). Tapi memang itu kembali juga ke Bapak/Ibu sekalian," ucapnya.

Bagaimana pandangan para pengamat? Pakar politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi agak heran dengan sikap Ribka. 

Kata dia, sebagai kader dari partai pendukung utama pemerintah, Ribka harusnya mendukung program vaksinasi. Bukan malah menentangnya. Untuk PDIP, dia menyarankan, jangan cuma meluruskan dan membenarkan pernyataan Ribka. Tapi harus memberikan teguran keras.

“Sebab, sikapnya sudah melenceng dari kebijakan partai,” ucanya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago justru menyoroti tidak adanya serangan dilancarkan ke Ribka.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang biasanya banyak komentar juga diam. Dia memprediksi, akan beda halnya jika penolakan itu disampaikan kalangan oposisi. 

“Kalau yang ngomong begitu dari oposisi, udah pasti di-bully dan di-downgrade atau dibunuh karakternya,” katanya.