Tolak Omnibus Law, Buruh Akan Demo Besar-besaran Pada 23 Maret

Naviri Magazine - Sejumlah elemen buruh akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 23 Maret mendatang, bertepatan dengan sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta. Demo bertujuan menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan demo digelar serentak di Jakarta dan daerah lain di Indonesia.

"Aksinya, rencananya melibatkan semua serikat dari FSPI, ada KSPSI, ada KSPSI, SPLEM, ada KSBI. Gabungan serikat buruh itu akan aksi di sidang paripurna pertama, sekitar tanggal 23 Maret," kata Said Iqbal, usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, di Jakarta.

Meski begitu, Said tak merinci titik pusat demonstrasi di Jakarta dan daerah lain. Yang jelas, kata dia, aksi buruh pada 23 Maret tidak hanya digelar di Jakarta, melainkan di seluruh Indonesia.

"Seluruh daerah serempak, tetapi enggak semua ke Jakarta. Di daerah masing-masing, sedangkan Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, itu masuk ke Jakarta," kata dia.

Khusus demo di Jakarta, Said memprediksi akan diikuti 100 ribu buruh. Said menyatakan segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian, termasuk menyangkut izin demonstrasi buruh besar-besaran ini.

"Kalau perizinan pasti kami akan ajukan sesuai prosedur. Aksi kami damai tertib," kata dia.

Lebih lanjut, Said mengaku telah memberi masukan secara langsung ke pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD, terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

Salah satu masukannya menyoroti pembahasan undang-undang, yang menurutnya dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan publik.

"Kami menyampaikan beberapa hal, pertama kami minta RUU Cipta Kerja ini didiskusikan ulang. Karena kami merasa proses pembuatan RUU Cipta Kerja ini tertutup, tidak melibatkan partisipasi publik dan tergesa-gesa," kata Said.

Tak hanya itu, dia merasa Omnibus Law Cipta Kerja tidak sesuai dengan harapan Presiden RI, Joko Widodo. Omnibus Law Cipta Kerja, kata dia, hanya menguntungkan investor tanpa memandang kesejahteraan buruh.

"Kami berpendapat tidak sesuai apa yang diharapkan oleh presiden, yaitu mengundang investasi datang ke Indonesia, tetapi secara bersamaan tetap menjaga kesejahteraan para buruh," kata dia.