Nasib PRT: Dianggap Bukan Pekerjaan Formal, Dibuang Setelah Tak Dibutuhkan

Naviri Magazine - Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada, Tadjudin Nur Effendi, menilai perlakuan terhadap PRT adalah bentuk dari perbudakan modern.

"Tuannya belum tidur, dia masih tetap kerja. Tuannya belum bangun, dia sudah bangun. PRT itu jadi obyek eksploitasi. Mereka tidak ada kontrak kerja, tidak ada jam kerja, tidak ada perlindungan kerja, dan rawan kekerasan, kadang gajinya ditahan. Diperlakukan seenak majikan. Itu kan seperti perbudakan modern," kata Tadjudin.

Tadjudin melanjutkan, para PRT bekerja tanpa ada perlindungan kerja dan termasuk sebagai pekerjaan informal, sehingga rawan terjadinya pelanggaran kerja.

"PRT tidak dibutuhkan ya sudah pecat saja, segampang itu. Kamu tidak usah bekerja lagi besok, selesai. Tidak ada pesangon, dan lainnya," katanya.

Dilihat dari sisi sejarah, lanjut Tadjudin, sistem PRT di Indonesia berlangsung dari era penjajahan Belanda, dengan sistem feodal yang dikuasai oleh kaum bangsawan.

"Orang dari desa, miskin, istilah bahasa Jawa, ngenger [ikut orang lain] ngalap berkah. Jadi dibayar atau tidak, yang penting dapat perlindungan secara sosial.

"Kemudian berkembang terus hingga sekarang, PRT dianggap tidak penting, dipekerjakan dari mulut ke mulut. Apalagi PRT itu adalah ibu-ibu dari kampung, miskin, pendidikan rendah, pengetahuan terbatas, yang sebenarnya pemerintah punya tanggung jawab melindungi mereka," kata Tadjudin.

Tadjudin menambahkan, PRT yang bekerja di kota besar dan negara lain memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemiskinan di kampung mereka masing-masing.

"Di daerah tempat PRT itu berasal, saya tanya uang yang dikirim untuk apa? Untuk pendidikan anak, kesehatan anak, biaya rumah tangga. Itu kontribusi besar sekali untuk perbaikan rumah tangga di desa, bagi orang-orang miskin," tambahnya.