Faisal Basri Soroti Utang Pemerintah ke BUMN yang Terus Menggunung

Naviri Magazine - Ekonom Faisal Basri menyoroti utang pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kian membengkak. Ia memberi contoh salah satunya kepada PT. PLN (Persero), Perusahaan Listrik Negara. Jumlah utang yang ditanggung BUMN itu disebut-sebut tidak main-main.

"Saya dapat informasi dari pimpinan PLN bahwa utang pemerintah ke PLN, sebelum Covid-19 bisa mencapai Rp 73 triliun sampai akhir tahun ini. Jadi yang dibayarkan tidak semua juga untuk PLN. Untuk Pertamina juga kira-kira separuhnya. Jadi gambaran umumnya separuh yang akan dibayar. Sampai kemarin belum 1 sen pun dibayar," kata Ekonom senior INDEF, Faisal Basri dalam diskusi virtual.

Dengan utang sebesar itu, BUMN akan kesulitan dalam menjalankan operasional dan potensi bisnisnya. Apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini, dimana banyak perusahaan yang cashflow-nya terganggu.

"BUMN yang alami kesulitan drastis, seperti PLN pada Desember 2019, mereka nggak bisa bayar kewajiban utang, maka dicicil pemerintah Rp 9 triliun. Ini menimbulkan masalah likuiditas pada perusahaan negara," sebutnya.

Selain itu, Faisal menyebut ada juga utang pemerintah terhadap perusahaan pupuk yang mencapai Rp 6 triliun. Jika dikalkulasikan, besarnya utang pemerintah terhadap BUMN pupuk masih besar. Faisal menilai wabah Covid-19 ini menyadarkan akan kondisi yang runyam dalam pengelolaan fiskal BUMN.

"Dalam penanganan Covid-19, sejumlah Rumah Sakit yang bangun BUMN, main dibebankan saja. Sehingga BUMN-BUMN ini fiskal jadi nggak disiplin." sebut Faisal.

"BUMN selama 5 tahun terakhir menanggung beban melebihi kemampuannya," lanjutnya.

Kementerian BUMN menyebutkan utang pemerintah ke BUMN mencapai Rp 108,48 triliun. Pemerintah pun sudah menyiapkan dana untuk membayar utang tersebut kepada BUMN.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, mengatakan pemerintah sudah menyiapkan dana Rp 152,15 triliun tahun ini untuk BUMN. Dari angka itu, sebesar Rp 108,48 triliun untuk membayar utang pemerintah ke BUMN.

Menurut Arya, kondisi ekonomi yang sedang merosot karena pandemi Corona membuat bisnis BUMN ikut tertekan. Akhirnya menagih utang menjadi jalan yang ditempuh.

"Ketika kondisi iklim bisnis tidak baik, kan sangat biasa perusahaan mengejar piutang mereka. BUMN-BUMN karena punya piutang ke pemerintah maka mereka mengejar itu supaya mempertahankan cashflow dan sebagainya. Itu yang mereka kejar itu Rp 108 triliun," tuturnya dalam wawancara di IDX Channel.