Pemerintah Siapkan Strategi agar Anak Muda Indonesia Mau Jadi Petani

Naviri Magazine - Pemerintah dan DPR Komisi XI, menyepakati nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) untuk bisa dimasukkan dalam target indikator pembangunan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Rentang yang disepakati untuk jadi target NTP dan NTN sebesar 102-104

Kesepakatan DPR dan pemerintah untuk memasukkan NTP dan NTN dalam target pembangunan RAPBN 2021, sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan RI di tahun mendatang.

"Nilai tukar petani dan Nilai tukar nelayan jika ingin dimasukkan dalam indikator [asumsi makro RAPBN 2021], kita akan lakukan," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

Hal yang disampaikan oleh Sri Mulyani tersebut sebelumnya diusulkan oleh beberapa Anggota XI DPR.

Anggota Komisi XI DPR F-PKB, Bertu Melas, menilai kebijakan pemerintah untuk sektor pertanian belum signifikan mendorong perekonomian. Padahal salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi sebagian besar berasal dari sektor ini.

Pasalnya, kata Bertu, komoditas pertanian dan komoditas yang berorientasi ekspor, di tengah pandemi covid-19 sedang mengalami keterpurukan.

"Mulai dari komoditas andalan seperti CPO, karet, batubara, kopi, dan semuanya tidak baik harganya. [...] Daya beli tidak baik di sana. Belum kelihatan, apa yang telah dilakukan pemerintah. Yang saya lihat di APBN PEN [Pemulihan Ekonomi Nasional], pertanian justru ada pemotongan. Tidak ada penambahan di situ," jelas Bertu.

Dari catatan Bertu, harga karet di level petani hanya Rp 2.500 per kilogram. Bila rata-rata produksi satu bulan maka Rp 200/kg. Artinya pendapatan petani kotor hanya Rp 500.000 per hektare.

"Itu cukup berat, [petani] mau beli apa? 4 kg karet baru seperti 1 kg beras. Itu sangat berat untuk di daerah. [...] Kami usul nilai tukar petani pada APBN 2021 jadi salah satu indikator ekonomi," jelas Bertu.

Senada, anggota Komisi XI DPR F-PDIP, Dolfie, mengatakan, NTP dan nilai tukar nelayan (NTN) perlu dimasukkan di dalam RAPBN 2021. Pasalnya, apabila dimasukkan di dalam mekanisme pasar, maka bisa dipastikan tidak ada kaum milenial yang ingin jadi petani.

"10 tahun lagi, diperkirakan tidak ada lagi yang mau jadi petani dan semuanya impor. NTP dan NTN perlu ada sebagai interfensi RI untuk menjaga ketahanan pangan sehingga impor semakin berkurang," jelas Dolfie.

Menanggapi usulan Anggota Komisi XI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan, sebenarnya NTP dan NTN sudah masuk di dalam RPJMN 2020-2024, yang kemudian juga sudah disesuaikan dengan situasi pandemi covid-19 saat ini.

Suharso mengatakan, dalam target RPJMN 2020-2024, nilai tukar petani (NTP) ditetapkan sebesar 102, sementara nilai tukar nelayan (NTN) menggunakan baseline 103.

Maka kemudian, pemerintah dan Komisi XI menyepakati bahwa NTP dan NTN masuk di dalam indikator pembangunan RAPBN 2021 dengan range antara 102-104.

"NTP dan NTN sebesar 102-104. Setuju ya," ujar Ketua Komisi XI DPR sekaligus pemipin rapat, Dito Ganinduto, diikuti pengetokan palu, tanda persetujuan Anggota Komisi XI DPR dan Pemerintah.