Virus Corona Tak Hanya Gerogoti Kesehatan, tapi juga Ekonomi Dunia

Naviri Magazine - Ekonomi dunia diproyeksi tumbuh negatif 4,9%. Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas perkiraan ekonominya pada Rabu lalu. Bahkan outlook dengan judul A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery ini membuat ramalan yang makin buruk soal ekonomi global.

"Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang negatif pada paruh pertama 2020 daripada yang diperkirakan," tulis lembaga itu.

Pemulihan ekonomi diproyeksi akan lebih lambat dan bertahan dari yang diprediksi sebelumnya. Di 2021 ekonomi global diramal 5,4%, atau lebih rendah 6,5 poin persentase dibanding outlook Januari 2020.

"Dampak buruk pada rumah tangga berpenghasilan rendah sangat akut, membahayakan," tulis lembaga itu lagi.

Secara terperinci, negara maju akan mengalami kontraksi 8% di 2020, meski tumbuh 4,8% di 2021. Amerika Serikat akan berkontraksi 8% sedangkan Zona Eropa kontraksi 10,2%.

Ekonomi Italia dan Spanyol akan -12,8% sedangkan Prancis -12,5%. Jerman -7,8% sementara Inggris -10,2%. Kanada, akan -8,4%. Sementara ekonomi Jepang -5,8%. Ekonomi negara berkembang secara general akan minus 3%, dan akan positif kembali 5,9% di 2021. Di mana China di 2020, tetap tumbuh 1%.

Namun kawasan Asia lain mencatat kontraksi, seperti India -4,5% dan ASEAN-5 -2%. Khusus RI, ekonomi hingga 2020 diprediksi -0,3% dan akan rebound di 2021 menjadi 6,1%

Indonesia dihantui resesi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah direlaksasi namun publik tidak spending alias berbelanja, maka Indonesia bisa jatuh ke jurang resesi.

Dalam proyeksi Kemenkeu, dengan adanya biaya penanganan Covid-19 yang mulai tersalurkan dan PSBB yang direlaksasi namun dengan dukungan belanja, maka kuartal III dan IV PDB bisa tumbuh 1,4%.

"Tapi kalau dalam [dengan asumsi tidak berbelanja] bisa -1,6%. Itu technically bisa resesi. Kalau kuartal III negatif dan secara teknis Indonesia bisa masuk ke zona resesi," papar Sri Mulyani dalam perbincangannya dengan Komisi XI DPR.

Skenario tersebut masuk ke dalam proyeksi Kemenkeu. Di mana pada kuartal III dan IV PDB akan tumbuh 1,4% sampai negatif 1,6%. "Sementara outlook seluruh tahun -0,4 sampai positif 1 persen," tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa 2020 adalah tahun yang luar biasa. Bukan dalam konteks yang positif, tetapi tantangannya yang sangat besar.

Kemiskinan bakal bertambah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan memproyeksikan terjadinya penambahan jumlah angka kemiskinan di Indonesia, akibat pandemi covid-19.

Direktur Dana Transfer Khusus DJPK, Putut Hari Satyaka, mengatakan, penambahan angka kemiskinan paling besar akan terjadi di Pulau Jawa, mengingat pulau Jawa merupakan daerah epicentrum penyebaran covid-19.

Angka kemiskinan yang bertambah itu, kata Putut, merupakan efek dari terganggunya aktivitas ekonomi nasional dan adanya penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB), yang akhirnya membuat ekonomi di beberapa daerah lesu.

Dengan begitu, potensi dampak sosial penurunan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap penambahan angka kemiskinan.

Kata Putut, untuk skenario berat akan bertambah sekitar 1,16 juta orang, sangat berat 3,78 juta orang.

Pengangguran ikut tinggi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan, dengan kondisi ini saat ini, maka pengangguran tahun depan bisa tembus hingga 12,7 juta orang.

"Karena 2020 pengangguran (diproyeksi) bertambah sekitar 4 juta orang hingga 5,5 juta orang, dan kalau ini terjadi maka 2021 pengangguran akan sampai 10,7 juta orang-12,7 juta orang," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Menurut Suharso, jumlah pengangguran ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data terakhir. Per Februari 2020, jumlah pengangguran telah mencapai 6,88 juta orang.

Dengan demikian, maka saat ini pemerintah akan melakukan berbagai kebijakan untuk bisa mengurangi hal tersebut. Salah satunya dengan memberikan bantuan agar semua sektor industri bisa kembali berjalan, dan juga dengan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Tsunami PHK

Kadin Indonesia mencatat ada 6 juta lebih pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat covid-19. Jumlah yang dirumahkan memang lebih besar hingga 90%.

Namun, mulai dibukanya ekonomi dengan transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memang berdampak, dengan aktivitas ekonomi mulai menggeliat. Namun, aktivitas ekonomi belum sepenuhnya normal sediakala. Sebagian besar pekerja bahkan harus masih dirumahkan alias menganggur di rumah.

Wakil Ketua Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan selama pandemi, menurut laporan-laporan asosiasi, bahwa jumlah pekerja yang dirumahkan dan PHK mencapai 6 juta orang.

Meski berdasarkan data Kemenaker per 27 Mei 2020, sektor formal yang dirumahkan mencapai 1.058.284 pekerja dan yang di-PHK sebanyak 380.221 orang pekerja.

"Data asosiasi sudah lebih 6 juta dirumahkan dan PHK, yang sekarang banyak yang masih dirumahkan," kata Shinta.

Ia mengakui, semenjak ada pembukaan ekonomi kembali pada medio Juni 2020 memang ada denyut ekonomi yang mulai bergerak, tapi masih butuh waktu lagi untuk bisa ke kondisi normal.

Setelah pelonggaran PSBB, perbaikan jelas ada, sebelumnya aktivitas ekonomi berhenti, sekarang perlahan dibuka, cuma tak bisa langsung, perlahan dan bertahap," katanya.

Ia mengatakan, dari sisi permintaan saat ekonomi mulai dibuka tak langsung lompat karena butuh proses apalagi sektor-sektor yang bukan primer. Sedangkan sektor-sektor ritel seperti mal yang sudah buka pun tak langsung bergeliat pesat.

"Kegiatan mal itu tak bisa langsung. Ada cashflow yang sudah parah, perlu ada bantuan," katanya.

Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.