Mengapa Banyak Orang Indonesia Yakin Tak Akan Terlular Corona? Ini Kata Ilmuwan (Bagian 2)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Mengapa Banyak Orang Indonesia Yakin Tak Akan Terlular Corona? Ini Kata Ilmuwan - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Sistem komunikasi belum efektif

Menurut Sulfikar Amir, sosiolog bencana NTU, Singapura, persepsi risiko tertular Covid-19 yang rendah, salah satunya disebabkan sistem komunikasi pemerintah yang belum efektif.

"Yang kita lihat adalah kecenderungan pemerintah untuk memberi informasi terbatas pada hal-hal yang mereka anggap akan membuat masyarakat tidak panik... Jadi memang dari awal strategi komunikasi pemerintah tidak berdasarkan strategi komunikasi yang transparan, jujur, dan akuntabel," ujarnya.

Sulfikar merujuk pada dua contoh.

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal ke dalam angka kematian akibat Covid-19. Yang pertama adalah sistem perhitungan angka kematian nasional, yang menurut para epidemiolog yang dirujuk Sulfikar, jauh di bawah angka di lapangan.

"Jumlah kematian kita sudah tinggi, tapi kalau kita lihat jumlah kematian sebenarnya bisa 3-4 kali lipat dari itu. Tapi karena kategori informasi yang dibuat pemerintah itu, akhirnya menunjukkan jumlah kematian yang relatif kecil.

Selain itu, Sulfikar mengkritik seringnya pemerintah membahas mengenai apa yang disebut zona hijau.

"Belum lagi ada beberapa daerah yang disebut zona hijau, zona aman, padahal itu karena pengetesan sangat rendah. Tapi itu terus yang diulang-ulang sama pemerintah," ujar Sulfikar.

Sulfikar mengatakan, pemerintah harus membenahi strategi komunikasi mereka menjadi lebih terbuka dan jujur agar masyarakat semakin paham risiko penularan Covid-19.

Sementara, Kuskridho Ambardi, pengajar Fisipol Universitas Gadjah Mada, menyebut cara komunikasi pemerintah terkait pencegahan Covid-19 terlihat "on-off" atau "tidak selalu gencar".

Salah satunya, kata Ambardi, terlihat dari pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang kemudian diganti dengan Komite Kebijakan atau Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

"Jadinya kayak sesuatu yang pesannya tidak sampai. Misalnya, seperti PSBB dilonggarkan, dianggap Covid-19 sudah hilang. Padahal itu kan hal beda," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harusnya masif mensosialisasikan protokol kesehatan ketika PSBB dilonggarkan.

Tak menakuti masyarakat

Pemerintah mengatakan selalu memberi tahu masyarakat tentang risiko penularan Covid-19 tanpa "menakut-nakuti" warga.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sriprahastuti mengatakan pemerintah selalu memberi tahu masyarakat tentang risiko penularan virus corona, tanpa menakut-nakuti mereka, melalui apa yang disebutnya sebagai upaya edukasi.

"Kita nggak mau menakut-nakuti, tapi kita juga tidak mau membuat masyarakat abai [terhadap protokol kesehatan]. Kita harus bermain di dua koridor ini. Intinya bagaimana kita edukasi masyarakat.

"Jadi, masyarakat tahu, kalau mereka melakukan sesuatu itu karena mereka tahu risikonya, bukan karena mereka takut berlebihan. Di awal-awal, WHO mengatakan yang paling membahayakan bukan virusnya saja, tapi ketakutan atas virus ini. Itu kan harus kita pertimbangkan juga," kata Brian.

Terkait dengan kritik mengenai angka kematian nasional yang diucapkan Sulfikar Amir, Brian mengatakan angka itu sudah sesuai pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sementara, penentuan zona-zona wilayah, seperti zona merah dan hijau juga disebutnya sudah diterapkan negara lain.

Brian mengatakan pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap produktif selama pandemi, tanpa mengabaikan aspek keamanan.

"Risiko itu ada di depan kita, tapi kita harus tetap produktif. Makanya narasi yang dibangun itu 'produktif aman'. Tapi itu tidak berarti menutup-nutupi ancaman virus sudah hilang," pungkasnya.