Dikritik Anies, Pengadaan Toa Banjir Senilai Rp 4 Miliar Akhirnya Dibatalkan

Naviri Magazine - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk tidak melanjutkan program pengadaan pelantang suara atau toa sebagai program early warning system bencana banjir di Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, peringatan dini banjir di Jakarta melalui toa tidak efektif.

Kendati demikian, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Muhammad Insaf mengatakan pembatalan program itu bukan karena teguran Anies. Namun, ada realokasi anggaran untuk penanganan wabah Virus Corona (Covid-19).

"Program pengadaan alat peringatan dini, toa kini sudah dibatalkan. Hal itu karena terjadi refocusing anggaran untuk dialihkan dalam penanganan Covid-19," kata Insaf saat dihubungi.

Insaf mengatakan, dari hasil evaluasi, program toa sebagai peringatan dini banjir tidak berjalan efektif. Pihaknya akan mengkaji lebih lanjut soal rencana ke depan untuk menggantikan toa sebagai peringatan dini banjir.

"Dari hasil evaluasi program ini tidak berjalan efektif dan bukan early warning system, karena sistem itu seharusnya berisi informasi yang jelas seputar peringatan dini banjir," tuturnya.

Seperti diketahui, pada awal tahun ini Pemprov DKI berencana menambah enam set disaster warning system (DWS) untuk peringatan dini bencana pada tahun ini. Pembelian enam set DWS ini

Pada awal tahun, Pemprov DKI juga menganggarkan peringatan bencana pada tahun ini sebesar Rp4.362.501.441 (Rp4,3 miliar), berdasarkan penelusuran dari laman apbd.jakarta.go.id.

Angka Rp4,3 miliar itu masuk dalam Program Pengelolaan Risiko Bencana. Di dalamnya terdiri dari kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (DIMS, EWS, Medsos dan Call Center 112).

Sebelumnya, Anies dalam rapat pengendalian banjir yang diunggah dalam akun Pemprov DKI di Youtube menegur anak buahnya mengenai pemilihan toa sebagai alat peringatan dini banjir di Jakarta. Menurut dia, toa bukan early warning system.

"Ini bukan early warning system, ini toa," cetus Anies dalam video yang diunggah pada Jumat lalu.

Dalam rapat tersebut diketahui bahwa Jakarta memiliki 24 Disaster Early Warning System (DEWS) di 14 kelurahan di Jakarta. Alat tersebut merupakan hibah dari Jepang.

Namun, menurut Anies, alat tersebut tidak relevan digunakan di Jakarta karena Jepang menggunakan itu sebagai peringatan dini tsunami.

Padahal, pada awal tahun ketika terjadi banjir di Jakarta, Anies sempat meminta petugas kelurahan untuk keliling kampung menggunakan toa atau pelantang suara sebagai bentuk sistem peringatan dini bencana.