Dituding Intoleran, Anies: Coba Tunjukkan, Mana Kebijakan Gubernur yang Intoleran?

Naviri Magazine - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyinggung soal stigma pemimpin intoleran saat awal jadi nakhoda di Ibu Kota. Hal ini disampaikan saat peluncuran buku politikus PKS Mardani Ali Sera sekaligus diskusi Indonesia Leaders Talk.

Anies sadar betul, stigma itu terus digaungkan di awal menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Tapi, Anies memilih diam dan membuktikannya lewat berbagai kebijakan yang justru kontra stigma intoleransi yang disematkan.

"Soal framing-framing luar biasa masa kampanye terus sampai sekarang. Saya jawab enggak dengan kata-kata. Betapa ada gambaran tentang pemerintahan di Jakarta yang intoleran, framing itu kuat dibangun. Saya enggak pernah mau jawab dengan lisan," kata Anies dalam acara Indonesia Leaders Talk.

“Setelah 2 tahun saya di Jakarta baru saya tawarkan pertanyaan balik. tolong ditunjukkan selama 2 tahun ini kebijakan mana yang intoleran. Tolong ditunjukkan, kebijakan mana yang diskriminatif, tolong ditunjukkan fakta mana yang bisa membenarkan imajinasi bahwa gubernur dan pemerintahan adalah gubernur pemerintahan intoleran,” ujar Anies Baswedan.

Menurutnya, framing Jakarta di bawah kepemimpinannya menjadi kota intoleran hanyalah imajinasi yang tak bisa dibuktikan. Malahan, kata dia, di Jakarta berhasil dibangun kesetaraan dan persatuan.

"Sekarang sudah 2,5 tahun perjalanan menjelang 3 tahun, framing-framing itu makin temukan fakta betapa enggak relevan di sini. Bahkan yang muncul sebaliknya. Yang dibangun perasaan kesetaraan, kebersamaan," tuturnya.

Dia pun menyebut narasi kampanyenya yang kini menjadi nilai yang dipegangnya yakni keadilan sosial. Dia ingin, di Jakarta semua punya kesempatan yang sama.

"Keadilan sosial maka bagaimana di Jakarta ada kesempatan semua untuk berkembang. Bukan mengecilkan yang besar tapi membesarkan yang kecil dan pada kesempatan itu yang dimunculkan kemudian," kata Anies.

Dari situ, kata dia, muncul janji kampanye yang kemudian dia bawa menjadi kebijakan daerah. Dia sampai akhir masa jabatannya akan berusaha memenuhi janjinya itu.

"Lalu itu muncul menjadi dokumen untuk dibawa menjadi tugas pemerintahan. Jadi Alhamdulillah sekarang ini kita itu punya daftarnya mana yang sudah tersampaikan berapa persen," tutur dia. 

"Karena kita tahu tugasnya lima tahun, lalu selama lima tahun itu ada yang bisa tuntas tahun pertama ada yang tuntasnya tahun keempat tahun ke lima, tapi yang paling penting kita punya matriksnya apa yang selesai kapan," lanjutnya.