Rocky Gerung: KPU, MK, dan DPR, Telah Memenggal Optimisme Publik Lewat Presidential Threshold

Naviri Magazine - Akademisi Rocky Gerung mengkritik sistem presidential threshold yang dianut Indonesia dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya, ada dua pihak yang berperan besar dalam buruknya proses demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia.

"Jadi dua hal itu yang satu buruk dan jelek dijadikan pilihan. Siapa yang buruk dan jelek? KPU dan MK. Karena mereka menolak pikiran publik optimis demokrasi dihasilkan lewat pemilu bila dibuka lewat kompetisi bebas," kata Rocky dalam diskusi virtual.

Rocky menilai, hadirnya sistem presidential threshold sebagai upaya memudarkan optimisme publik terhadap pemilu yang adil dan bebas. 

Sebab dengan sistem presidential threshold saat ini, Rocky menegaskan hanya partai dengan perolehan suara tertinggi saja yang akan diberikan karpet merah bisa mencalonkan kader mereka sebagai capres.

"Lalu dibilang enggak bisa karena harus ada 2 calon. Jadi MK juncto KPU juncto MPR/DPR. Mereka yang memenggal optimisme publik lewat threshold," tuturnya.

Padahal, menurut Rocky, masyarakat Indonesia jelas mengharapkan proses demokrasi yang jauh lebih beragam dengan hadirnya calon dari beberapa partai politik. Namun, hadirnya presidential threshold jelas telah mengubah alur demokrasi yang ada.

"Publik waktu itu bergairah karena ingin optimis Indonesia bersih biar bisa lebih dari 2 calon dan dipangkas keputusan legislatif yang bersekongkol dengan yudikatif. Jadi ini dungu. Ini dulu yang harus dipahami," pungkasnya.