Jakarta PSBB Lagi, Organda: Sopir hingga Kernet Perlu BLT karena Tak Bisa Kerja

Naviri Magazine - Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pengemudi alias sopir hingga kernet bus angkutan yang terdampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta pada 14 September 2020.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organda Ateng Aryono mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada industri angkutan baik di DKI Jakarta maupun daerah lainnya.

"Terus yang terlebih lagi kepada khalayak kita yang banyak pengemudi, operasional, kernet, semua tenaga kerja kalau kita bicara BLT. Memang jadul banget, tapi itu yang diperlukan, karena mereka tidak bergerak, mereka tidak bisa bekerja, mereka harus ada support itu, ini namanya kebijaksanaan," kata Ateng.

Ateng mengungkapkan, Organda mendukung kebijakan PSBB yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta mulai 14 September 2020. Kebijakan tersebut dinilai untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan menjaga masyarakatnya tidak terdampak lebih dalam akibat pandemi Corona.

Untuk mengantisipasi hal itu, Ateng mengatakan perlu adanya kebijaksanaan dari pemeritah daerah dan pusat berupa insentif kepada indsutri angkutan nasional. Pasalnya, penerapan PSBB di ibu kota akan berdampak luas kepada daerah-daerah penyanggah seperti Bodetabek, maupun lainnya.

Dia mengatakan, insentif yang diperlukan pelaku industri angkutan antara lain dukungan perpajakan seperti PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP), diskon PPh Pasal 25, restrukturisasi kredit, hingga pemberian tingkat suku bunga kredit yang rendah.

"Lalu BPJS, pembayaran premi mungkin bisa dicover pemerintah, atau kalau mau bayar dengan diskon yang besar, jadi masih ada keringanan yang masih bisa dirasakan. Karena kan ada bagian pengusaha dan karyawan," ujarnya.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, dikatakan Ateng akan membantu para pengusaha otobus (PO) tetap mempertahankan bisnisnya di tengah pelaksanaan PSBB.

"Artinya gini, ketika berfikir dari sisi kesehatannya atau sisi yang lain dalam hal ini untuk mempertahankan gerakan ekonomi agar tidak terpuruk itu harus dilakukan, jadi ada kebijaksaan yang mesti selaras," ungkapnya.