Fakta Miris Petani, Profesi Dibanggakan Jokowi ke Anak Muda

Naviri Magazine - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan supaya para pemuda tidak lagi malu dan gengsi untuk menjadi petani. Dengan meluasnya minat pemuda menjadi petani, diharapkan bisa menjadi langkah regenerasi profesi tersebut.

"Saya berharap keberadaan forum petani organik muda ini dapat mengajak lebih banyak anak-anak muda untuk kembali bertani, tidak malu, tidak gengsi. Tapi sebaliknya, bangga dan bersemangat karena menjadi petani itu mulia," kata Jokowi dalam forum petani muda organik.

Dalam kesempatan itu ia mengungkapkan sejumlah optimisme pada sektor ini. Misalnya, ia meyakini jika pemuda ikut terjun melakukan inovasi pertanian maka Indonesia bisa terbebas dari impor pangan dan sebaliknya menjadi eksportir.

Lalu, ia menuturkan Indonesia punya potensi pengembangan pertanian organik melalui sejumlah inovasi. Inovasi itu mencakup seluruh proses industri pertanian mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, pengolahan, branding, pengemasan (packaging), hingga pemasaran.

Namun, fakta di lapangan tidak semanis harapan kepala negara. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengungkapkan kenyataan yang terjadi lapangan justru seringkali tidak menguntungkan petani.

Berikut sejumlah fakta-fakta miris petani berdasarkan riset dari CIPS sebagai berikut:

Petani lebih banyak merugi

Peneliti CIPS, Galuh Octania, mengatakan posisi petani tidak menguntungkan. Pasalnya, mereka tidak memiliki kuasa untuk harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG). Saat bertransaksi, petani tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan karena harga komoditas yang mereka hasilkan sangat bergantung pada pasar.

"Alhasil petani hanya bertindak sebagai price taker dan bukan price maker," katanya dalam riset resmi.

Selain itu Harga Pokok Pembelian (HPP) yang ditawarkan Perum Bulog sebagai perwakilan pemerintah tidak jarang lebih rendah daripada harga pasar. Akhirnya, petani tidak mampu mengantongi keuntungan.

Alih-alih menjual kepada Perum Bulog, banyak petani yang akhirnya lebih memilih menjual hasil panennya kepada tengkulak. Sebab, para tengkulak ini menawarkan harga yang lebih tinggi daripada Perum Bulog.

Rantai pasok berlapis

Galuh menuturkan beras lokal dari petani melalui 4 hingga 6 pelaku distribusi sebelum sampai di tangan konsumen. Awalnya, petani akan menjual padi kepada tengkulak atau pemotong padi. Tengkulak itu akan mengeringkan padi lantas menjualnya ke pemilik penggilingan.

Setelah padi digiling menjadi beras, pemilik penggilingan akan menjualnya kepada pedagang grosir skala besar yang memiliki gudang. Setelah itu, pedagang grosir skala besar tadi menjual beras ke pedagang grosir skala kecil di pasar tingkat provinsi atau ke pedagang grosir antar pulau.

Pedagang grosir inilah yang kemudian menjual beras tersebut ke pedagang eceran. Dalam rantai distribusi beras lokal, margin laba terbesar justru dinikmati para tengkulak, pemilik penggilingan padi, dan pedagang grosir.

"Penelitian yang dilakukan oleh Hizkia Respatiadi mencontohkan yang terjadi di Pulau Jawa, margin laba ini berkisar antara 60 persen-80 persen per kilogram. Sebaliknya margin laba yang didapat pedagang eceran hanya berkisar antara 1,8 persen-9 persen per kilogram," imbuhnya.

Sebaliknya, posisi petani di dalam rantai pasok tidak menguntungkan, meskipun petani adalah penghasil komoditas.Menurutnya, sudah sepatutnya petani mendapatkan posisi yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan dari harga jual beras di tingkat konsumen.

Ongkos produksi mahal

Rantai distribusi yang panjang, ternyata bukan satu-satunya penyebab harga pangan di Indonesia terbilang mahal. Penelitian yang dilakukan oleh International Rice Research Institute (IRRI) pada 2016 mengungkapkan bahwa ongkos produksi pertanian di Indonesia terbilang mahal.

Riset IRRI menemukan bahwa ongkos produksi beras di Indonesia lebih mahal ketimbang negara lain, yaitu sebesar Rp4.079 per kg. Angka ini hampir 2,5 kali lipat dari biaya produksi di Vietnam sebesar Rp1.679 per kg, hampir 2 kali dari Thailand yakni Rp2.291 per kg, dan India Rp2.306 per kg.

Biaya produksi beras di Indonesia juga lebih mahal 1,5 kali dibandingkan dengan biaya produksi di Filipina yakni Rp3.224 per kg dan China Rp3.661 per kg.

"Studi IRRI juga menunjukkan komponen dari ongkos produksi yang besar ini adalah sewa tanah Rp1.719 dan biaya tenaga kerja Rp1.115 untuk memproduksi satu kilogram beras tanpa sekam," katanya.

Upah lebih rendah

Selain itu, upah tenaga kerja pertanian di Indonesia juga rendah, yakni Rp86.593 per hari. Upah ini lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja pertanian di Filipina yang menerima Rp86.752, Vietnam Rp121.308, Thailand Rp181.891, dan China Rp208.159.

Namun upah yang diterima tenaga kerja pertanian di Indonesia masih jauh lebih baik daripada petani di India, yang menerima upah sebesar Rp42.492 per hari.

"Petani di Indonesia juga menemui beberapa kesulitan mulai dari bibit, pupuk, akses ke modal, lahan kecil yang berimbas pada proses bercocok tanam yang tidak efisien dan juga kapasitas petani yang juga sebagian besar masih belum produktif," tambahnya.

Petani belum sejahtera

Kesimpulan dari kondisi di atas adalah petani di Indonesia belum sejahtera. Dari BPS pada 2018 menyebutkan terdapat total 27.222.773 rumah tangga pertanian pengguna lahan. Dari jumlah tersebut, sekitar 15.809.398 tergolong rumah tangga petani gurem atau rumah tangga pertanian dengan lahan kurang dari 0,50 hektar.

"Walaupun berperan sebagai tulang punggung sektor pertanian, kesejahteraan petani masih jauh dari yang diharapkan," katanya.

Kondisi tersebut, memburuk dengan datangnya pandemi covid-19 karena hasil panen belum terserap secara maksimal di pasaran. Penyebabnya adalah berkurangnya pendapatan masyarakat maupun pembatasan sosial.

"Pandemi menyebabkan beberapa sektor tidak dapat beroperasi secara maksimal sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan dan menyusutnya tenaga kerja. Hal ini secara langsung akan melemahkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang berimbas pada petani," ucapnya.