Demokrat Sebut Pemerintah Terkesan 'Tutup Mata' Penyebab Banjir Besar di Kalimantan
https://www.naviri.org/2021/01/demokrat-sebut-pemerintah-terkesan.html
Naviri Magazine - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan mengkritik pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, yang menyatakan penyebab utama bencana banjir di Kalimantan Selatan ialah faktor anomali cuaca.
Menurutnya, pernyataan itu mengesankan pemerintah tutup mata dan lepas tangan dari penyebab utama banjir yang hampir merendam semua kabupaten di Kalsel.
"Pernyataan Presiden dan KLHK terkait penyebab banjir Kalsel itu karena hujan adalah pernyataan terburu-buru dan terkesan tutup mata dan lepas tangan dari penyebab utama banjir," kata Irwan dalam keterangannya.
Dia pun menilai pernyataan tersebut ironis dan menggelitik akal sehat karena sebuah kementerian yang bersifat teknis seperti KLHK hanya bisa menyalahkan cuaca terkait insiden banjir di Kalsel.
Irwan mempertanyakan analisis dan data pemeritntah terhadap sejumlah aspek yang berpotensi menyebabkan banjir di Kalsel.
"Analisis tutupan lahannya bagaimana, analisis aliran permukaan [run off] bagaimana? Lahan kritisnya bagaimana? Kemampuan daerah aliran sungai atau DAS-nya bagaimana? Termasuk juga land use-nya bagaimana? Apakah semua data itu mau diabaikan? Atau memang tidak pernah ada datanya," katanya.
Irwan menuturkan, lokasi banjir sangat jelas terlihat berada pada DAS Barito.
Menurutnya, bagian hulu dan tengah DAS Barito sebagian dalam kondisi yang kritis karena pembukaan dan pemanfaatan lahan oleh pertambangan dan perkebunan terutama di Tabalong, Balangan, dan Riam Kiwa.
"Dari hulu, tengah sampai hilir DAS Barito semua banjir. Di hulu DAS Barito yaitu sub DAS Tabalong, sub DAS Balangan, sub DAS Barabai dan sub DAS Riam Kiwa semuanya mengalami banjir," tuturnya.
"Seluruh Sub DAS itu airnya masuk ke sungai Barito. Ada satu DAS juga yang terpisah dari DAS Barito yaitu Sub DAS Bati-Bati DAS Maluka di kabupaten Tanah Laut yang juga mengalami banjir," imbuh Wasekjen Demokrat itu.
Lebih lanjut, Irwan mengaku dapat memahami bahwa pemerintah terus mendorong investasi masuk untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
Namun, ia mengingatkan, bahwa pemanfaatan ruang harus tetap memperhatikan aspek dan analisis kebencanaan.
Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi dan memonitor apakah kebijakan terkait alokasi anggaran dan program pemanfaatan ruang serta investasi selama ini sudah ramah terhadap alam dan lingkungan.
Menurutnya, prioritas utama yang harus dilakukan saat ini ialah memoratorium izin pertambangan dan perkebunan, membangun bendungan di Riam Kiwa, mempercepat reklamasi tambang, merehabilitasi DAS yang kritis dengan pola partisipatif masyarakat lokal, serta melakukan penegakan hukum terhadap pelaku investasi yang melanggar aturan.
"Tentu harus ada solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mitigasi bencana besar di kemudian hari," kata Irwan.
Menteri LHK Siti Nurbaya sebelumnya menyatakan penyebab utama bencana banjir di Kalsel adalah faktor anomali cuaca.
Ia mengklarifikasi soal info banjir Kalsel yang menurutnya simpang siur. Siti membantah banjir disebabkan oleh faktor penurunan luas hutan di DAS Barito.
"Ada simpang siur informasi, terlebih banyak data tidak valid yang sengaja dikeluarkan beberapa pihak. KLHK selaku pemegang mandat walidata pemantauan sumber daya hutan, menjelaskan, penyebab banjir Kalsel anomali cuaca dan bukan soal luas hutan di DAS Barito wilayah Kalsel," kata Siti dalam akun Twitter resminya @SitiNurbayaLHK.
Siti mengklaim hulu DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan sampai saat ini masih terjaga dengan baik.
Ia merinci bahwa DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan memiliki luas sebesar 6,2 juta hektar. Sementara itu, DAS Barito yang sebagian berada di wilayah Kalsel seluas 1,8 juta hektar.
Menurutnya, perhatian perlu diberikan pada daerah hulu DAS Barito. Sebab, seluas 94,5 persen dari total wilayah Hulu DAS Barito berada dalam Kawasan Hutan.
"Menggunakan data tahun 2019, sebesar 83,3 persen hulu DAS Barito bertutupan hutan alam dan sisanya 1,3 persen adalah hutan tanaman," kata Siti.