Pengamat Politik: Hak Masyarakat Berdemokrasi Semakin Menghilang

Naviri Magazine - Indonesia harus bisa melaksanakan demokrasi tanpa menyisihkan kelompok tertentu dalam berpolitik. Penting bagi Indonesia untuk menerapkan demokrasi secara optimal.

Hal ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah dalam webinar “Refleksi Akhir Tahun: Demokrasi dan HAM di Indonesia dan Implikasi dalam Pembangunan Politik” yang digagas FISIP Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).

“Baik mereka yang datang dengan latar belakang agama atau ideologi politik yang berbeda,” kata Chusnul Mar’iyah.

Menurut Ketua Center for Election and Political Party tersebut, sepanjang tahun ini diskriminasi terhadap tokoh-tokoh agama semakin terlihat.

Hal itu terbukti dari penangkapan tokoh-tokoh agama. Bahkan ada upaya pembunuhan karakter dengan alasan yang dibuat-buat. Salah satunya adalah pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Padahal, sambung Chusnul Mar’iyah, saat kampanye dilakukan oleh aktor-aktor pejabat, seperti pada Pilkada Desember lalu, terjadi juga pelanggaran yang sama. Kampanye itu mengumpulkan banyak orang dalam satu titik dan juga sama-sama melanggar aturan protokol kesehatan. Namun mereka tidak ditindak.

“Tapi ketika hal ini dilakukan oleh orang-orang yang ‘tidak sejalur’ dengan elite politik disebut sebuah kasus, walau sanksi perdata sudah dibayar,” ucap Chusnul Mar’iyah.

Dirinya juga menyoroti Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dalam politik identitas yang masih banyak permasalahan. Faktanya, kata dia, kasus yang dijalani Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, sangat tampak diskriminasinya karena sudah masuk ke ranah politik.

Menurut Chusnul Mar’iyah, penerapan demokrasi di Indonesia masih gagal dalam menjalani nilai-nilai demokrasi. Bahkan, kata dia, seseorang yang bermimpi saja juga bisa terjerat kasus hukum.

Hal ini membuktikan bahwa hak berdemokrasi bagi masyarakat semakin melemah dan bahkan disebut hilang.