Hidayat Nur Wahid Minta Audit Dana Haji, Warganet: Dana MUI Juga Perlu Diaudit!

Naviri Magazine - Seorang pegiat media sosial Mohammad Arifin menanggapi tentang maraknya informasi permintaan audit dana haji oleh Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI. 

Menurut Arifin, jika ada orang parpol yang meminta audit dana haji, maka hal sebaliknya pun harus dilakukan. 

Arifin juga meminta untuk melakukan proses audit keuangan ke parpol yang ada di Indonesia. 

Pernyataan tersebut dituliskan langsung oleh Mohammad Arifin melalui akun Twitternya dengan nama pengguna @hanssolo. 

"Ada orang parpol yang minta audit dana haji. Sama, saya juga minta audit keuangan parpol," cuitnya. 

Arifin menegaskan bahwa semua harus sama rata. Sama-sama harus transparan apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan amanah rakyat. 

"Sama-sama harus transparan dan akuntabel, karena keduanya mengemban amanah rakyat," sambung Arifin. 

Terlihat beberapa warganet juga ikut memberikan tanggapan dari cuitan Arifin tersebut. 

"Dana haji saya yakin diaudit. Pengelolaannya oleh @Humas_BPKH. Setoran ONH perorang 35 JT, biaya real pelaksanaan haji 65-70 JT. Yang aneh itu @MUIPusat tidak mau diaudit, ULAMA lho," komentar pengguna akun @P_eneste. 

Melihat hal tersebut, Mohammad Arifin lantas menanggapinya. Ia mengatakan hal tersebut harus dipertanyakan karena termasuk memakai anggaran APBN. 

"Tanda tanya besar, padahal makan apbn juga," balas Mohammad Arifin dalam komentarnya. 

Ada pula warganet yang meminta agar proses audit juga dilaksanakan kepada lembaga MUI. 

"Boleh usul gak? Sesekali audit dana MUI napa?" tulis seorang warganet. 

"Saya juga nunggu," balas Mohammad Arifin dalam komentarnya. 

Sebagai informasi, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan proses audit dana haji tahun 2021. Hal tersebut bertujuan agar fitnah dan transparansi dana haji cepat selesai.