Mengapa Puluhan Negara Melarang Hizbut Tahrir? (Bagian 2)

Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Mengapa Puluhan Negara Melarang Hizbut Tahrir? - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Pasca reformasi, HTI berada di balik gerakan yang mendukung sistem pemerintahan Islam khilafah menguat di kampus-kampus. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mengumumkan niatnya untuk membubarkan HTI. Organisasi ini dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menciptakan benturan di Masyarakat.

Untuk memuluskan niatnya, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang memotong jalan mekanisme pembubaran ormas tanpa harus melalui proses pengadilan.

Mengapa kebanyakan negara 'Islam' melarang Hizbut Tahrir?

Menurut pengamat Timur Tengah dari Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Smith Al Hadar, hal ini terjadi lantaran Hizbut Tahrir memperjuangkan khilafah, sementara khilafah tidak mungkin lagi didirikan di zaman sekarang, dimana nasionalisme negara-negara Arab sudah cukup kuat.

"Artinya satu khilafah memimpin dunia Islam seluruhnya kan hal yang utopis, tidak mungkin," ujar Smith.

Di negara-negara Arab, Smith menjelaskan, Hizbut Tahrir mendorong oposisi -baik partai maupun militer- untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sedang berkuasa, lalu berkolaborasi dengan Hizbut Tahrir untuk membentuk khilafat dimana organisasi tersebut menjadi ujung tombak dari pemerintahan baru ini.

"Kalau dibiarkan, ini mengganggu ritme masyarakat dimana Hizbut Tahrir itu ada. Jadi lebih baik dilarang sekalian, karena kalau mereka mampu, mereka bisa gunakan kekerasan di dalam membentuk pemerintahan. Ini yang kemudian menjadi alasan penting bagi pemerintahan di Arab untuk membubarkan HTI," jelas Smith.

Namun, ia tak memungkiri bahwa meski dilarang di negara-negara tersebut, pendukung Hizbut Tahrir masih menjalankan aktivitas secara diam-diam atau menyusup ke organisasi lain.

"Barangkali masih ada individu-individu yang masih bermimpi untuk mendirikan itu (khilafah islamiyah) tapi secara organisatoris, Hizbut Tahrir sudah tidak ada. Karena pembangun ideologi ini, al-Nabhani, sudah kehilangan pengikut di dunia islam, di Timur Tengah khususnya, karena tidak relevan. Kehilangan relevansinya dengan dunia Islam, atau dunia Arab pada saat ini," imbuhnya.

Sementara di Inggris, upaya pembubaran organisasi ini alot, lantaran faktor ideologi yang mengakar dan dipegang teguhnya kebebasan berpendapat dan berorganisasi oleh pemerintah Inggris.

Utopia Khilafah Islamiyah

Ideologi khilafah justru menjamur di Asia Selatan, khususnya India dan Pakistan. Tokoh-tokoh ulama di anak benua India pada saat itu mendukung gerakan pembelaan terhadap pentingnya khilafat di dalam dunia Islam. Ideologi ini yang kemudian dibawa oleh imigran asal Pakistan dan India yang jumlahnya banyak di Inggris.

"Jadi, orang-orang muslim di India yang kemudian berimigrasi ke Inggris, baik dari Pakistan maupun India, mereka bawa serta ideologi khilafah itu. Mungkin itu bukan sebuah ideologi untuk mengambil alih kekuasaan di Inggris, tapi ide yang dibawa imigran Pakistan, India dan Banglades, ini karena warga Asia Selatan (di Inggris) cukup besar," kata dia.

Selain itu, kegagalan yang dilakukan oleh Tony Blair dan David Cameron untuk membubarkan Hizbut Tahrir di negara tersebut karena pertimbangan politik, supaya tetap mendapat dukungan dari kalangan muslim di Inggris.

"Kemungkinan kedua adalah prinsip kebebasan berideologi di Inggris cukup dipegang teguh oleh pemerintahan Inggris, sehingga pelarangannya ini akan menimbulkan pengertian bahwa ada pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi di negara seperti Inggris yang sudah begitu maju dan begitu tinggi toleransinya kepada kebebasan mendirikan organisasi dan ideologi apa pun, sepanjang mereka tidak melakukan kekerasan atau gerakan bawah tanah," cetus Smith.