Menteri Bahlil soal PDIP Bongkar Presiden 3 Periode: Itu Salah Saya

Ketua Dewan Pembina Relawan Penerus Negeri sekaligus Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menegaskan isu penundaan pemilu 2024 atau presiden tiga periode merupakan kesalahannya, bukan kesalahan dari pihak lain.

Hal ini ia sampaikan merespons ramainya kabar PDIP yang membongkar skenario masa jabatan tiga periode untuk Presiden Joko Widodo usai anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, jadi Cawapres Prabowo Subianto.

"Ada di media bicara tentang tiga periode, katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia," tegas Bahlil dalam pidatonya di Djakarta Teather, Jakarta, Sabtu (28/10).

"Kalau ada yang salah soal penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa," tambahnya. 

Bahlil membantah pernyataan bila isu presiden tiga periode digulirkan atas perintah seseorang. Ia lantas menyinggung isu penundaan pemilu yang ramai beberapa waktu lalu awalnya berawal dari dirinya.

"Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi," kata dia.

Bahlil menegaskan jika ide penundaan pemilu yang dicetuskannya itu baik, maka silakan diikuti. Sebaliknya, jika tidak baik maka tak perlu dikembangkan lebih lanjut.

"Sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang," kata dia.

Sebelumnya, polemik tiga periode bergema lagi usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut PDIP diminta mendukung perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo menjadi 3 periode.

Ia mengatakan permintaan itu disebut sebagai permintaan 'pak lurah' tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud.

Hasto menyinggung manuver salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data soal keinginan masyarakat agar jabatan presiden diperpanjang.

Menteri tersebut, kata Hasto, mengklaim sejumlah anggota kabinet mendukung perpanjangan masa jabatan presiden atas persetujuan 'Pak Lurah'. Termasuk juga sikap sejumlah ketua umum partai politik.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," ucap Hasto di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10).